BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2025 menyiapkan sejumlah rekomendasi penting bagi mitra kerja, terutama terkait serapan anggaran yang dinilai belum maksimal.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, usai rapat pembahasan bersama mitra kerja, Selasa (21/4/2026), di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Yani menegaskan serapan anggaran harus berjalan optimal dan tidak berulang menjadi masalah di tahun berikutnya. Ia bahkan mengingatkan akan dilakukan evaluasi jika kondisi serupa kembali terjadi.
“Serapan anggaran harus benar-benar maksimal. Jika kondisi ini terulang di 2026, maka akan kita evaluasi pada 2027,” tegasnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Paman Yani mengungkapkan, Pansus II juga menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti penyelesaian serah terima aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Taluk Tamiang, Kotabaru.
Permasalahan tersebut muncul akibat peralihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah daerah, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/KEPMEN-KP/2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia berharap proses penyerahan aset tersebut dapat segera diselesaikan oleh pihak terkait.
“PPI Kotabaru dan SMKN di Taluk Tamiang harus segera ditindaklanjuti. Rekomendasi ini harus benar-benar selesai,” ujarnya.
Pansus II juga merekomendasikan pemberian asuransi usaha bagi nelayan, pekebun, dan petani guna memberikan perlindungan jika terjadi gagal panen atau kerugian usaha. Selain itu, disarankan adanya subsidi bahan bakar solar untuk mendukung aktivitas nelayan.
“Jangan sampai petani merugi, khususnya dalam sektor pangan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Anggota Pansus II, Dewi Raisha Aprillia, berharap realisasi anggaran tahun 2025 dapat menjadi evaluasi bagi seluruh mitra kerja agar keterlambatan penyerapan tidak terulang di tahun berikutnya.
Ia juga menyoroti masih adanya proyek yang belum berjalan karena proses lelang, meski sudah memasuki pertengahan tahun.
“Kami berharap anggaran murni bisa segera direalisasikan. Beberapa proyek masih dalam proses lelang, padahal sudah mendekati bulan Mei. Semoga bisa segera berjalan,” harapnya.(lokalhits)
