LKPJ 2025

DPRD Kalsel Sampaikan Rekomendasi LKPj Gubernur 2025

BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (5/5/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah yang diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Penyampaian rekomendasi dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Dalam laporannya, Desy menegaskan […]

DPRD Kalsel Sampaikan Rekomendasi LKPj Gubernur 2025 Read More »

DPRD Kotabaru Bahas LKPj 2025 dan Perubahan Propemperda

KOTABARU – DPRD Kotabaru menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-8 Tahun Sidang 2026/2027 pada Kamis (30/4/2026). Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kotabaru tersebut dihadiri Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis yang mewakili pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, dalam laporannya menyampaikan

DPRD Kotabaru Bahas LKPj 2025 dan Perubahan Propemperda Read More »

Pansus II DPRD Kalsel Soroti Serapan Anggaran 2025

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2025 menyiapkan sejumlah rekomendasi penting bagi mitra kerja, terutama terkait serapan anggaran yang dinilai belum maksimal. Hal ini disampaikan Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, usai rapat pembahasan bersama mitra kerja, Selasa (21/4/2026), di ruang rapat Komisi II Gedung

Pansus II DPRD Kalsel Soroti Serapan Anggaran 2025 Read More »

Potensi Monopoli, DPRD Kalsel Soroti Bisnis Tiket Dinas PT Bangun Banua

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalsel menyoroti program Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bangun Banua (Perseroda) yang menjalankan peran sebagai agen penjualan tiket perjalanan dan tur untuk kebutuhan dinas aparatur sipil negara (ASN) dan anggota dewan. Sorotan tersebut mencuat dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025. Pasalnya, program yang baru

Potensi Monopoli, DPRD Kalsel Soroti Bisnis Tiket Dinas PT Bangun Banua Read More »

Pansus III DPRD Kalsel Soroti Ketidaksinkronan Anggaran LKPJ 2025

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti adanya ketidaksinkronan anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus III DPRD Kalsel, H Husnul Fatahillah, usai rapat pembahasan LKPJ bidang pembangunan dan infrastruktur yang digelar pada Senin (6/4/2026). Rapat tersebut

Pansus III DPRD Kalsel Soroti Ketidaksinkronan Anggaran LKPJ 2025 Read More »

Scroll to Top