BANJARMASIN – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public-Private Mix (PPM) termasuk intervensi TB-HIV, pelibatan stakeholder, dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tingkat provinsi tahun 2026 di Banjarmasin, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Diauddin, mengatakan Indonesia masih menghadapi beban TBC yang sangat tinggi.
Berdasarkan Global TB Report 2025, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan estimasi sekitar 1,1 juta kasus dan 118 ribu kematian akibat TBC setiap tahunnya. Sementara itu, di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 12.295 kasus TBC pada tahun 2025.
“Data tersebut menjadi perhatian kita bersama. Pertemuan ini menjadi ruang untuk mengevaluasi capaian program, memperkuat jejaring layanan TBC di sektor pemerintah maupun swasta, sekaligus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian TB-HIV di Kalimantan Selatan,” ujar Diauddin melansir dari MC Kalsel.
Ia menjelaskan, tantangan pengendalian TBC masih cukup besar, terutama masih adanya kesenjangan antara estimasi jumlah kasus dengan kasus yang berhasil ditemukan serta belum optimalnya angka keberhasilan pengobatan.
Karena itu, penguatan jejaring layanan melalui pendekatan Public-Private Mix (PPM) menjadi salah satu strategi utama.
Menurutnya, implementasi PPM sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 60 Tahun 2024 yang mendorong keterlibatan lintas program, lintas sektor, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
“Pelibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan sesuai standar, mempercepat penemuan kasus, meningkatkan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis, serta memperkuat sistem jejaring layanan dan rujukan yang berorientasi kepada pasien,” jelasnya.
Diauddin berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut mampu memperkuat koordinasi seluruh kabupaten/kota sehingga target eliminasi TBC nasional pada 2030 dapat dicapai lebih cepat di Kalimantan Selatan.
“Kita berharap Kalimantan Selatan mampu mewujudkan eliminasi TBC pada tahun 2028. Ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat sekaligus kesempatan bagi seluruh tenaga kesehatan untuk membuktikan bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan TBC melalui kerja sama yang kuat dan pemanfaatan dukungan dari Kementerian Kesehatan secara optimal,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh tenaga kesehatan dan pemerintah daerah untuk terus menjaga komitmen dalam pengendalian TBC serta penyakit menular lainnya demi mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang lebih sehat.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini. Dengan dukungan semua pihak, kita optimistis dapat menekan kasus TBC dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(lokalhits)
