BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Saat ini tercatat masih terdapat kekurangan sebanyak 1.140 guru yang tersebar di berbagai daerah.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi agar kebutuhan guru di seluruh sekolah dapat terpenuhi.
“Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman di pusat untuk melihat kondisi yang ada dan mencari solusi yang sesuai dengan regulasi. Harapannya tahun depan kebutuhan guru ini bisa lebih terpenuhi,” ujar Dedi usai rapat dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, Disdikbud Kalsel juga tengah menyiapkan solusi jangka pendek, salah satunya dengan mengoptimalkan skema penugasan guru. Namun, langkah tersebut masih dikaji agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Dedi menjelaskan, dari total kekurangan 1.140 guru, kebutuhan terbesar berada di jenjang SMK karena memerlukan guru produktif yang memiliki kompetensi sesuai bidang keterampilan tertentu. Selain SMK, kebutuhan guru juga terdapat di SMA dan SLB.
“Kekurangan guru ini tersebar di berbagai daerah. Selain kebutuhan guru produktif, banyak juga guru yang dalam waktu dekat memasuki masa pensiun,” katanya.
Selain persoalan tenaga pendidik, Disdikbud Kalsel juga terus menyelesaikan administrasi sertifikat aset sekolah. Saat ini masih terdapat sejumlah sekolah yang sertifikat tanahnya belum atas nama pemerintah karena masih menggunakan nama pemilik lama atau proses hibah.
“Kami sedang mengupayakan balik nama sertifikat. Target awal sekitar 20 sampai 30 persen dapat diselesaikan secara bertahap, menyesuaikan kondisi anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, kendala utama berasal dari proses peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi beberapa tahun lalu, sehingga sejumlah dokumen aset masih memerlukan penyesuaian administrasi.
Untuk mempercepat proses tersebut, Disdikbud Kalsel telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah kabupaten dan kota.
Terkait masih adanya anggapan sekolah favorit, Dedi berharap ke depan tidak lagi ada perbedaan tersebut.
“Harapan kami tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Kurikulumnya sama, sarana prasarana juga sama, begitu pula proses pembelajarannya. Yang membedakan selama ini lebih kepada citra atau brand yang sudah terbentuk sejak lama,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerataan kualitas pendidikan terus dilakukan agar seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan terbaik.
Mengenai sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik baru, Dedi mengakui masih ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya belum sesuai daya tampung, terutama di sejumlah daerah. Sementara di Banjarmasin dan Banjarbaru, sebagian besar sekolah telah terisi.
“Yang terjadi bukan sekolah kosong, tetapi kuotanya belum terpenuhi. Misalnya daya tampung 108 siswa, yang masuk baru sekitar 100 siswa,” jelasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah akibat jumlah siswa yang belum memenuhi kuota, Dedi menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan ke arah tersebut.
Pihaknya juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan di sekolah agar dapat segera ditindaklanjuti.(lokalhits)
