BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membahas sinkronisasi rencana program kerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi pada Selasa (6/10/2026) itu, menghadirkan jajaran Bappeda dan BPKAD. Pembahasan difokuskan pada keselarasan perencanaan pembangunan, program prioritas daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Dari Bappeda, paparan disampaikan oleh Dr. Ir. Suprapto Tri Astuti. Ia menjelaskan arah pembangunan daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel Tahun 2025–2029.
Bappeda juga menyampaikan perlunya sinkronisasi dan pembagian program pembangunan secara proporsional kepada 119 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar pelaksanaannya efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, perwakilan BPKAD Kalsel, H. Fathan, memaparkan sejumlah indikator kinerja utama daerah, khususnya terkait misi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang mudah dan cepat.
Salah satu tujuan yang menjadi perhatian adalah penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta profesionalitas aparatur sipil negara (ASN).
Indikator penting dalam pencapaian sasaran tersebut adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan target mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Melalui rapat tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menekankan pentingnya sinkronisasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran. Setiap program diharapkan berkaitan dengan target pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Muhammad Yani Helmi menilai koordinasi antara DPRD, Bappeda, dan BPKAD penting untuk memastikan program kerja 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Rapat tersebut diharapkan dapat menyatukan arah perencanaan dan penganggaran pembangunan Kalsel Tahun 2027 sekaligus memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2029.(lokalhits)
