BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) harus melakukan penyesuaian sejumlah program pembangunan setelah pagu anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sekitar Rp800 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (21/7/2026), Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menyampaikan pagu anggaran yang dialokasikan untuk 2027 sebesar Rp1.605.397.058.496. Nilai tersebut lebih rendah dibanding APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp2,4 triliun.
“Dengan kondisi saat ini, anggaran yang tersedia berkurang sekitar Rp800 miliar dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Yasin, penurunan anggaran dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja di seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR.
Meski demikian, ia memastikan pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah tetap akan dijalankan.
Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum juga tetap menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan.
“Kami tetap memprioritaskan pemenuhan SPM sekaligus mendukung program pembangunan sesuai visi dan misi gubernur. Harapannya, transfer dari pemerintah pusat ke depan kembali meningkat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Dinas PUPR akan memfokuskan belanja pada kegiatan yang bersifat prioritas, terutama pekerjaan yang telah memiliki kontrak maupun perjanjian kerja sama.
Sementara program yang belum mendesak akan ditunda hingga kondisi keuangan daerah membaik.
Ia memastikan proyek-proyek yang menggunakan skema tahun jamak (multi years) tetap dilanjutkan agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
“Proyek yang sudah memiliki kontrak tetap kami lanjutkan. Penyesuaian dilakukan pada kegiatan yang belum menjadi prioritas,” jelasnya.
Beberapa proyek strategis yang dipastikan tetap berjalan di antaranya pembangunan Stadion Internasional Kalsel serta pembangunan Rumah Dinas Jabatan Gubernur di Banjarbaru.
Sementara itu, rencana pembangunan Kantor DPRD Kalsel di Banjarbaru belum kembali dianggarkan pada 2027.
Sebelumnya, pada APBD 2026 telah disiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar, namun tidak dapat direalisasikan karena proses pembebasan lahan belum selesai.
“Persoalan lahan masih menjadi kendala sehingga anggarannya tidak digunakan. Sesuai masukan DPRD, penganggaran akan dilakukan setelah seluruh persoalan lahan benar-benar tuntas,” ungkapnya.
Yasin berharap pembahasan lanjutan KUA-PPAS bersama DPRD masih membuka peluang penambahan anggaran sehingga lebih banyak program pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan pada 2027.(lokalhits)
