BANJARMASIN – Delapan fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (9/7/2026).
Meski menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hj. Syarifah Rugayah, menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, terutama pada pembangunan jalan dan irigasi.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, mempercepat tindak lanjut temuan BPK, melakukan audit kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengendalikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di bawah 10 persen, serta mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Juru bicara Fraksi NasDem, Umar Sadik, menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
NasDem juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Habib Yahya Assegaf, mengingatkan agar tingginya pendapatan daerah diikuti dengan belanja yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap SiLPA, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan kinerja Bank Kalsel dan BUMD, optimalisasi PAD, serta penyelesaian rekomendasi BPK secara konsisten.
Juru bicara Fraksi PAN, H. Rais Ruhayat, menyampaikan APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan.
PAN meminta pemerintah terus mengoptimalkan PAD, memanfaatkan SiLPA untuk mendukung program prioritas tahun berikutnya, serta mengevaluasi perangkat daerah yang masih memiliki serapan anggaran rendah.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Namun, PKS mengingatkan agar capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, serta penggunaan APBD yang efektif, efisien, dan produktif.
Sementara itu, Fraksi PKB yang disampaikan Aulia Azizah menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat.
PKB mendorong pemerintah memperkuat pengendalian inflasi, ketahanan pangan, perlindungan bagi kelompok rentan, petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata di seluruh Kalsel.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan) melalui juru bicaranya, H. M. Syaripuddin, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini WTP.
Meski demikian, fraksi tersebut mengingatkan masih adanya sejumlah temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti, termasuk peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD, serta penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan daerah.
Pada akhir penyampaian pendapat fraksi, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, mengatakan pembahasan akan dilanjutkan pada rapat paripurna tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tersebut.
“Benang merahnya ke depan pengawasan lebih ketat. Kami meminta program-program yang benar-benar dirasakan masyarakat, kalau perlu biayanya murah, manfaatnya besar. Itu yang kami tekankan, besok kita lanjutkan,” ujar Kartoyo.(lokalhits)
