Pertanggungjawaban APBD

Banggar DPRD Kalsel Minta Rekomendasi BPK Pada APBD 2025 Segera Ditindaklanjuti

URBAN /

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/7/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai […]

Banggar DPRD Kalsel Minta Rekomendasi BPK Pada APBD 2025 Segera Ditindaklanjuti Read More »

Fraksi PDIP Sampaikan Pemandangan Umum APBD 2024, Soroti Layanan Publik hingga Pengelolaan Aset

KALTENG /

MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna ke-2 masa sidang II tahun 2025 di ruang sidang DPRD setempat, Senin (8/9/2025) siang. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, H Taufik Nugraha, menyampaikan bahwa

Fraksi PDIP Sampaikan Pemandangan Umum APBD 2024, Soroti Layanan Publik hingga Pengelolaan Aset Read More »

Fraksi Demokrat Soroti Opini WDP BPK, Siap Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

KALTENG /

MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Barito Utara, Senin (8/9/2025) siang. Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ardianto, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan

Fraksi Demokrat Soroti Opini WDP BPK, Siap Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Read More »

Scroll to Top