Keuangan Daerah

Banggar DPRD Kalsel Minta Rekomendasi BPK Pada APBD 2025 Segera Ditindaklanjuti

URBAN /

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/7/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai […]

Banggar DPRD Kalsel Minta Rekomendasi BPK Pada APBD 2025 Segera Ditindaklanjuti Read More »

Kalsel Raih WTP ke-13 Berturut-turut dari BPK RI

URBAN /

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin

Kalsel Raih WTP ke-13 Berturut-turut dari BPK RI Read More »

Dewan Dukung Penguatan Sinergi TPAKD untuk Perluas Akses Keuangan Daerah

KALTENG /

MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I dan Coaching Clinic Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Setda Lantai I, Selasa (14/4/2026). Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat akses

Dewan Dukung Penguatan Sinergi TPAKD untuk Perluas Akses Keuangan Daerah Read More »

Pansus II DPRD Kalsel Bahas LKPj, Soroti Ekonomi dan Keuangan

URBAN /

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja, Rabu (25/3/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi. Pansus ini membidangi sektor ekonomi dan keuangan, dengan agenda pemaparan program kerja serta capaian dari masing-masing instansi. Sejumlah mitra kerja yang hadir

Pansus II DPRD Kalsel Bahas LKPj, Soroti Ekonomi dan Keuangan Read More »

BPKAD Kalsel Salurkan DBH Rp 1,76 Miliar

URBAN /

BANJARMASIN – Pemerintah Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah merealisasikan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 1,760 miliar atau 45,30 persen hingga 28 Februari 2026. Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, mengatakan realisasi tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. “Kami memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1,6 miliar.

BPKAD Kalsel Salurkan DBH Rp 1,76 Miliar Read More »

DPRD Kalsel Perkuat Regulasi Retribusi untuk Optimalisasi PAD

DAERAH /

JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menaruh perhatian serius pada penguatan regulasi dan pengawasan retribusi daerah guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Retribusi Daerah yang digelar di Jakarta, Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini turut dihadiri

DPRD Kalsel Perkuat Regulasi Retribusi untuk Optimalisasi PAD Read More »

Isu Dana Mengendap Dibahas, Komisi II DPRD Kalsel Tegaskan Tak Ada Pelanggaran

URBAN /

SURABAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Bank Kalsel turut membahas isu terkait dana Pemerintah Provinsi Kalsel yang disebut “mengendap” di Bank Kalsel. Pembahasan dilakukan di sela kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Rabu (5/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Muhammad Yani Helmi, yang

Isu Dana Mengendap Dibahas, Komisi II DPRD Kalsel Tegaskan Tak Ada Pelanggaran Read More »

DPRD Kalsel Perkuat Komitmen Awasi Keuangan Daerah

URBAN /

BANJARMASIN – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel berkomitmen mendukung penuh upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK saat menerima kunjungan resmi Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Apriyanto bersama rombongan dalam kegiatan Sosialisasi

DPRD Kalsel Perkuat Komitmen Awasi Keuangan Daerah Read More »

Kalsel Pertahankan WTP ke-12 Kalinya, Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

URBAN /

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel pada Senin (26/5/2025). Dokumen tersebut diserahkan langsung

Kalsel Pertahankan WTP ke-12 Kalinya, Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Read More »

Scroll to Top