Kemendagri

Dikejar Tenggat Kemendagri, Kalsel Percepat Pembahasan Perda PDRD

URBAN /

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Percepatan dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan waktu 15 hari kerja untuk menyelesaikan regulasi tersebut. Jika terlambat, Kalsel berpotensi mendapat sanksi. Di antaranya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah […]

Dikejar Tenggat Kemendagri, Kalsel Percepat Pembahasan Perda PDRD Read More »

Kemendagri Evaluasi Perda PDRD, DPRD Kalsel Kebut Revisi

URBAN /

BANJARMASIN – DPRD Kalsel mempercepat pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) setelah menerima hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dilakukan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel bersama sejumlah mitra kerja, Selasa

Kemendagri Evaluasi Perda PDRD, DPRD Kalsel Kebut Revisi Read More »

DPRD Kalsel Perjuangkan Pembentukan DOB Tanah Kambatang Lima ke Kemendagri

URBAN /

JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, H.M. Alpiya Rakhman mendatangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (8/6/2026), untuk memperjuangkan usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Tanah Kambatang Lima yang akan dimekarkan dari Kabupaten Kotabaru. Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalsel, Wakil Bupati

DPRD Kalsel Perjuangkan Pembentukan DOB Tanah Kambatang Lima ke Kemendagri Read More »

Pemprov Kalsel Perkuat Transformasi Pengawasan APIP

URBAN /

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi dan Berdampak” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya, jajaran inspektorat kabupaten/kota, serta perwakilan Satuan Kerja

Pemprov Kalsel Perkuat Transformasi Pengawasan APIP Read More »

Batas Wilayah Tabalong-Barito Timur Dibahas DPRD Kalsel di Kemendagri

URBAN /

JAKARTA – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri RI, Jumat (13/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, memperlancar pembangunan, serta meminimalisir potensi konflik batas wilayah antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Timur. Konsultasi tersebut membahas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Batas Wilayah Tabalong-Barito Timur Dibahas DPRD Kalsel di Kemendagri Read More »

Balangan Terima Penilaian Lapangan Nominator Kabupaten Terinovatif IGA 2025

DAERAH /

BALANGAN – Kabupaten Balangan menerima kunjungan tim validasi lapangan sebagai salah satu nominator Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu (12/11/2025). Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, yang menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemerintah

Balangan Terima Penilaian Lapangan Nominator Kabupaten Terinovatif IGA 2025 Read More »

DPRD Kalsel Bahas APBD 2026 Bersama Kemendagri

URBAN /

JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banua. Melalui forum pembahasan, DPRD memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, tepat sasaran, dan mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi warga Kalsel. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Focus Group

DPRD Kalsel Bahas APBD 2026 Bersama Kemendagri Read More »

DPRD Kalsel Dorong Penguatan BPR, Akses Modal UMKM Jadi Fokus Utama

URBAN /

JAKARTA – Tantangan yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai penopang utama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Kalsel. Isu utama yang disorot meliputi keterbatasan penyertaan modal dan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil. Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani

DPRD Kalsel Dorong Penguatan BPR, Akses Modal UMKM Jadi Fokus Utama Read More »

Pansus III DPRD Kalsel Gelar FGD Bersama Kemendagri, Bahas Finalisasi RPJMD 2025–2029

URBAN /

JAKARTA – Dalam rangka menindaklanjuti evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2029 yang telah dilaksanakan pada 11 Juni 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalsel bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel menggelar Forum Group Discussion (FGD) lanjutan pada Jumat (13/6/2025). FGD tersebut berlangsung

Pansus III DPRD Kalsel Gelar FGD Bersama Kemendagri, Bahas Finalisasi RPJMD 2025–2029 Read More »

DPRD Kalsel Tetapkan Raperda RPJMD 2025–2029 Menjadi Perda

URBAN /

BANJARMASIN – DPRD Kalsel resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (26/5/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota

DPRD Kalsel Tetapkan Raperda RPJMD 2025–2029 Menjadi Perda Read More »

Scroll to Top