JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banua.
Melalui forum pembahasan, DPRD memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, tepat sasaran, dan mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi warga Kalsel.
Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara berlangsung di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dalam forum tersebut dibahas sejumlah isu penting, di antaranya transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, hingga program prioritas pembangunan. DPRD Kalsel ingin memastikan APBD 2026 tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, menekankan pentingnya masukan dari Kemendagri sebagai pegangan DPRD dalam menata APBD.
“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita di Kalsel tidak sempit sehingga bisa mengakomodir semuanya. Namun jika ada transfer dari pemerintah pusat yang ditunda, maka kami harus menentukan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, saran dari Kemendagri akan menjadi pertimbangan DPRD dalam pembahasan APBD 2026 agar arah pembangunan lebih terukur dan berpihak pada masyarakat Banua.
Melalui forum ini, Banggar DPRD Kalsel kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, tetapi instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kalsel.(lokalhits)
