BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, bersama sejumlah anggota DPRD menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Kamis (22/10/2026).
Aksi di depan Gedung DPRD Kalsel tersebut diikuti mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat. Selain persoalan BBM, massa juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel.
Dalam pertemuan itu, Supian HK mengajak massa menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan peran mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan masa depan daerah.
Terkait distribusi BBM bersubsidi, Supian HK menjelaskan, Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada satuan tugas (Satgas) terkait untuk ditindaklanjuti.
Menurutnya, perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu dicermati untuk mengetahui sejauh mana penanganan persoalan distribusi BBM di lapangan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujar Supian HK.
Ia juga menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah titik, termasuk kawasan Pal 5. Kondisi tersebut berdampak pada sopir angkutan dan masyarakat yang membutuhkan BBM.
Koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam penanganan distribusi BBM bersubsidi.
Melalui Pansus BBM, DPRD Kalsel akan mencermati tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan kepada pihak terkait. Evaluasi tersebut berkaitan dengan penanganan antrean dan penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.(lokalhits)
