BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melanjutkan rehabilitasi tahap kedua Gedung Mahligai Pancasila, rumah dinas jabatan gubernur di Jalan R Suprapto, Banjarmasin.
Di saat bersamaan, rencana pembangunan rumah dinas gubernur baru di Banjarbaru juga masih berproses melalui tahapan lelang.
Kedua proyek tersebut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ir M Yasin Toyib mengatakan rehabilitasi Mahligai Pancasila dilakukan karena kondisi bangunan yang telah berdiri sejak 1991 itu mengalami banyak kerusakan.
“Yang diperbaiki itu rumah dinas atau kediaman, Gedung Astakona, kemudian bagian rumah tangga dan lapangan olahraga,” kata Yasin.
Ia menjelaskan, rehabilitasi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama telah selesai pada 2025 dengan anggaran Rp7 miliar. Sementara tahap kedua pada 2026 dialokasikan sebesar Rp6 miliar dan saat ini masih dalam proses lelang.
“Untuk tahap kedua yang dibenahi adalah ruang untuk pembantu dan Gedung Astakona,” ujarnya.
Menurut Yasin, selain memperbaiki bangunan, pekerjaan juga mencakup pembenahan sistem drainase karena kawasan rumah dinas kerap tergenang saat hujan.
Dalam rapat kerja itu juga terungkap, sebelum rehabilitasi dimulai sempat muncul wacana menukar guling rumah dinas tersebut dengan Pemerintah Kota Banjarmasin atau menjadikannya aset melalui skema inbreng ke Bank Kalsel.
Namun, setelah rehabilitasi tahap pertama selesai dan kondisi bangunan dinilai membaik, pemerintah memilih mempertahankan Mahligai Pancasila sebagai rumah dinas gubernur.
Di sisi lain, pembangunan rumah dinas gubernur baru di Banjarbaru juga masih menunggu hasil proses lelang.
Nilai pagu anggaran proyek yang semula Rp120 miliar telah disesuaikan menjadi Rp107 miliar setelah melalui audit.
Yasin mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan sebelum pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Setelah konflik tersebut, harga sejumlah material bangunan mengalami kenaikan sehingga pemerintah kembali berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melihat kemungkinan penyesuaian.
“Namun lelang tetap berjalan. Proyek ini merupakan pekerjaan multiyears 2026-2027,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, mengatakan rapat kerja membahas dua proyek strategis tersebut karena keduanya masih berada pada tahap lelang.
Menurutnya, kenaikan harga material pascakonflik Amerika Serikat dan Iran menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengadaan.
Meski demikian, ia berharap lelang tetap menarik minat peserta sehingga pembangunan rumah dinas baru maupun rehabilitasi Mahligai Pancasila dapat berjalan sesuai rencana.
Maulana juga berharap rehabilitasi Mahligai Pancasila tidak mengubah karakter bangunan yang memiliki nilai sejarah.
Menurutnya, material kayu ulin yang masih menjadi bagian utama bangunan perlu dipertahankan.
“Yang diperbaiki hanya bagian interior, sehingga estetika bangunan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menilai rehabilitasi memang sudah mendesak, terutama pada Gedung Astakona yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah karena lama tidak mendapat perawatan.
Selain itu, ia berharap Mahligai Pancasila tetap dipertahankan sebagai aset Pemprov Kalsel dan tidak lagi diwacanakan untuk ditukar guling.(lokalhits)
