DPRD Kalsel Pelajari Skema UOBK RSUD ke Jabar

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri saat memimpin kunjungan kerja ke DPRD Jabar membahas penerapan status UOBK pada RSUD, Selasa (10/2/2026)

JABAR – Mutu layanan rumah sakit daerah masih menjadi persoalan yang kerap dirasakan warga Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan kesehatan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (10/2/2026), guna mempelajari penerapan status Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai alternatif model pengelolaan rumah sakit yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan layanan.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin Anggota Komisi IV, Nor Fajri diterima Staf Komisi V DPRD Jabar, Supriono di Ruang Komisi V Gedung DPRD Jabar.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengalaman Jabar dalam mengawal penerapan UOBK di RSUD.

Skema ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan rumah sakit, namun pada saat yang sama menuntut pengawasan yang lebih ketat dari lembaga legislatif.

Supriono menjelaskan, DPRD Jabar memandang UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan instrumen untuk mendorong profesionalisme pengelolaan rumah sakit daerah.

Menurutnya, fleksibilitas tersebut hanya akan berdampak positif apabila didukung kesiapan sumber daya manusia, kepastian anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar
kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.

“Tanpa pengawasan yang kuat, penerapan UOBK berisiko menjauh dari tujuan awal dan justru dapat menurunkan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya dirasakan langsung masyarakat,” ujar Supriono.

Sementara itu, Nor Fajri menilai pengalaman Jabar memberikan gambaran konkret mengenai peluang sekaligus risiko penerapan UOBK di sektor kesehatan.

Ia menegaskan, hasil studi komparasi ini akan menjadi bahan penting bagi Komisi IV DPRD Kalsel dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan, agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada aspek administratif semata.

“Masukan dari Jabar akan kami kaji secara mendalam untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kalsel,” ujarnya.(lokalhits)

Penulis Ani
Editor Ani

Artikel Lainnya

Scroll to Top