BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Selasa, (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kalsel, Wali Kota/Bupati se-Kalimantan Selatan, pimpinan SKPD provinsi, dan perwakilan instansi vertikal. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Wakil Ketua TPID, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa inflasi Kalsel pada September 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy) atau masih dalam sasaran 2,5% ± 1%.
“Kita tidak boleh lengah. Menjelang akhir tahun, tekanan harga pangan bisa meningkat karena tingginya permintaan masyarakat,” ujar Fadjar.
Ia menyebut komoditas seperti beras, bawang merah, cabai, dan daging ayam ras masih menjadi perhatian utama. Untuk itu, strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) harus dijalankan secara optimal.
Fadjar juga mengapresiasi berbagai langkah pengendalian yang telah dilakukan, seperti penyaluran beras SPHP, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
“Ke depan, kita perlu memperkuat peran BUMD pangan, memperluas digitalisasi rantai pasok, dan memastikan pasokan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua TPID, H. Muhidin, menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah prioritas utama daerah.
“Inflasi yang terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga. Kita harus memastikan harga pangan strategis tetap stabil menjelang Nataru,” ujarnya.
Ia meminta Bupati dan Wali Kota untuk aktif memantau harga harian, memperkuat koordinasi TPID, serta melakukan intervensi cepat seperti operasi pasar murah dan penguatan cadangan pangan bila terjadi gejolak harga.
Muhidin juga menekankan pentingnya sinergi dengan dunia usaha agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan tekanan harga.
“Peran swasta, BUMD, dan asosiasi pangan sangat penting dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Moch Edy Yusuf, menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap ketidakpastian ekonomi global. Ia menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan dukungan pembiayaan melalui KUR serta Kredit Alsintan untuk memperkuat sektor pertanian daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Badan Pangan Nasional, Dr. Budi Waryanto, memastikan cadangan beras pemerintah telah terealisasi 100% dari target. Program SPHP, bantuan pangan, dan GPM terus digencarkan agar harga pangan tetap terjangkau di tingkat konsumen.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua DPW Perkumpulan SPPG Kalsel, Faried Yudhistira Arifin, menilai keberhasilan program MBG harus berjalan beriringan dengan pengendalian inflasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
HLM TPID Kalimantan Selatan menegaskan komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap kuat.
Dengan penguatan cadangan pangan, optimalisasi KAD, serta dukungan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Kalsel siap menghadapi tantangan inflasi menjelang Nataru.
“Bekerja Bersama, Merangkul Semua” menjadi semangat yang mengiringi langkah kolaborasi ini demi kesejahteraan masyarakat Banua dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(lokalhits)
