BPK RI

12 Kali Berturut-turut, Balangan Konsisten Raih Opini WTP dari BPK RI

DAERAH /

BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Raihan ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, menandakan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan apresiasi […]

12 Kali Berturut-turut, Balangan Konsisten Raih Opini WTP dari BPK RI Read More »

Kalsel Pertahankan WTP ke-12 Kalinya, Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

URBAN /

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel pada Senin (26/5/2025). Dokumen tersebut diserahkan langsung

Kalsel Pertahankan WTP ke-12 Kalinya, Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Read More »

Evaluasi Pilkada 2024, KPU Tanbu Diduga Tak Transparan dalam Penggunaan Dana Hibah

POLITIK /

BANJARMASIN – Pilkada serentak 2024 telah selesai digelar. Terkait hal itu, Komisi I DPRD Kalsel pun melakukan beberapa waktu lalu melakukan monitoring dan evaluasi pada sejumlah kabupaten di Kalsel. “Dari hasil evaluasi dan monitoring tersebut, saya melihat ada kejanggalan pada penggunaan dana hibah di KPU Tanah Bumbu,” ucap Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zain.

Evaluasi Pilkada 2024, KPU Tanbu Diduga Tak Transparan dalam Penggunaan Dana Hibah Read More »

8c72d4fb 86e5 410d b351 a3581cc7b208 768x647

Gubernur Kalsel Serahkan LKPD 2023 Kepada BPK-RI

URBAN /

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan (audit) di Banjarbaru, Senin (4/3/2023). Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas

Gubernur Kalsel Serahkan LKPD 2023 Kepada BPK-RI Read More »

Scroll to Top