TABALONG – Komisi II DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tabalong Senin, (12/2/2024).
Selaku ketua rombongan dan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Karlie Hanafi Kalianda mengatakan Tabalong yang berbatasan langsung dengan Kaltim dan Kalteng menjadi perhatian utama karena posisinya sebagai salah satu kabupaten terluar di Kalsel dan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Apalagi Tabalong sebagai penyuplai produk hortikultura ke IKN, yang diharapkan dapat terus dikembangkan, sehingga kontribusi dalam mendukung ekonomi di tingkat nasional semakin meningkat.
“Dengan capaian yang diraih Tabalong, kami berharap menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan potensi ekonomi daerah,” ujarnya.
“Kami akan terus mendukung dan berkolaborasi memastikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tabalong terus meningkat,” sebutnya.
Lanjutnya, kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk mendorong kerjasama antara Pemprov dan kabupaten dalam memajukan sektor ekonomi dan keuangan, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki potensi besar seperti Tabalong.
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel tersebut disambut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tabalong, Pebriadin Hapiz. Dalam pertemuan tersebut, diskusi berfokus membahas sejumlah isu terkait perkembangan ekonomi di Tabalong.
Pebriadin menyampaikan Tabalong menjadi penyuplai produk hortikultura ke IKN, dengan jumlah mencapai 2,5 ton setiap harinya. Program ini pun mendapatkan dukungan subsidi dari Pemerintah Tabalong, khususnya dalam hal transportasi.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi II DPRD Provinsi Kalsel. Sebab, menurutnya, pihaknya bisa menyampaikan terkait dengan perkembangan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh Tabalong.
Pada kesempatan itu pula, dibahas terkait dengan perbatasan dengan provinsi tetangga yang berkenaan dengan aset dan lain sebagainya. Komisi II DPRD Kalsel mendorong fungsi perbatasan juga berperan sebagai penunjang perekonomian baik daerah dan masyarakatnya. Ada pun permasalahan yang sifatnya administrasi dan lain sebagainya, akan dikoordinasikan ke Komisi I DPRD Kalsel yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengurusi tentang hukum dan pemerintahan. (lokalhits)
