BANJARMASIN – Layanan Trans Banjarbakula didorong memiliki rute dan jadwal yang lebih terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih antarwilayah. Pembenahan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula, Kamis (24/9/2026).
RDP digelar di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Kalsel, dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi, perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, jajaran dinas perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.
Pembahasan difokuskan pada pengorganisasian layanan, konektivitas rute, serta pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut.
Mustaqimah mengatakan, koordinasi antarwilayah diperlukan agar layanan Trans Banjarbakula dapat berjalan lebih terintegrasi.
“Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.
Selain rute dan jadwal, rapat juga membahas rencana operator BTS baru yang harus memiliki legalitas berbentuk koperasi. Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai operator, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS.
Aspek keamanan dan kenyamanan penumpang turut menjadi perhatian. Komisi III mendorong setiap unit angkutan dilengkapi kamera pengawas atau CCTV untuk meningkatkan keamanan penumpang sekaligus mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi mengatakan, integrasi layanan antardaerah membutuhkan pembagian rute dan jadwal yang jelas.
“Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan juga perlu dibarengi dengan perluasan jangkauan. Daerah yang saat ini belum mendapatkan layanan transportasi diharapkan dapat segera terlayani.(lokalhits)
