DENPASAR – Komisi I DPRD Kalsel mengunjungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bali di Denpasar pada Senin (5/11/2024).
Kunjungan ini bertujuan mempelajari implementasi dan kebijakan terkait Peraturan Kepala Daerah tentang tarif layanan pelatihan.
Provinsi Bali dipilih karena memiliki kebijakan yang dinilai inovatif dalam hal pengembangan sumber daya manusia, termasuk pengelolaan anggaran dan penentuan tarif pelatihan yang terstruktur.
Dalam kunjungan ini, anggota Komisi I dapat memperoleh informasi dan pandangan dari BKPSDM Bali mengenai bagaimana peraturan tarif layanan pelatihan tersebut diterapkan, dampaknya terhadap efektivitas pelatihan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Komisi I DPRD Kalsel mengkaji peraturan yang mengatur tarif untuk layanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pegawai di Kalsel.
Rombongan dewan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim serta dihadiri perwakilan BKPSDM Kalsel dan diterima Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Bali, Gde Hendra Pranata.
Habib Hamid menyampaikan dari pertemuan ini, Komisi I ingin menggali lebih dalam bagaimana BKPSDM di Bali melaksanakan kompetensi pelatihan dan sebagainya sehingga mereka bisa meningkatkan anggaran pendapatan daerah.
“Tadi diketahui ternyata Bali juga bekerja sama dengan kabupaten tetangga sehingga bisa lebih maksimal,” ucapnya.
Ia pun berharap hasil yang didapat dari kunjungan ini akan menjadi contoh di Kalsel.
“Tentunya kita juga ingin meningkatkan sumber daya di BKPSDM Kalsel sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor menambahkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar, berdiskusi atau meninjau praktik kerja yang dapat diterapkan di Kalsel.
Menurutnya banyak instansi dan perusahaan mengadakan kunjungan kerja ke berbagai tempat, termasuk Bali untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman atau mendapatkan perspektif baru yang relevan dengan bidang mereka.
“Dengan Kunker ini, Komisi I DPRD Kalsel dapat memperoleh wawasan untuk menyusun atau merevisi peraturan serupa di Kalsel sehingga tarif layanan pelatihan bisa lebih efektif, transparan dan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas pegawai daerah,” paparnya.
Sementara itu, Gde Hendra Pranata
menyambut positif kedatangan dari Komisi I DPRD Kalsel dan pada prinsipnya kunjungan ini untuk bersama-sama berdiskusi dalam memajukan daerah masing masing.
Dalam pertemuan itu ia mengemukakan bagaimana tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang di terapkan di UPTD PKSDM BKPSDM Bali dan bisa secara mandiri untuk tidak membebani APBD.
“Pola pelaksanaan BLUD yang baik tentunya juga bisa diterapkan PKSDM Kalsel sekaligus meningkatkan PAD,” jelasnya.
Ia menambahkan, secara keseluruhan BLUD bertujuan untuk layanan publik yang responsif, efesien dan berkualitas tinggi serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. (lokalhits)
