BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) DPRD Kalsel mulai melakukan pembahasan awal pada Rabu (25/2/2026).
Berdasarkan hasil musyawarah, Agus Mulia Husin, dari Fraksi PAN ditetapkan sebagai Ketua Pansus, sementara Firman Yusi dari Fraksi PKS dipercaya sebagai Wakil Ketua Pansus.
Agus Mulia Husin selaku ketua Pansus mengatakan, pembahasan diawali dengan rapat internal penunjukan pimpinan pansus, kemudian dilanjutkan dengan agenda bersama mitra kerja.
“Pada 4 Maret kita rapat pertama dengan mitra kerja terkait kerja sama. Kemudian 11 Maret kembali rapat bersama mitra kerja. Tanggal 25 Maret juga masih dengan mitra kerja, khususnya membahas persoalan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, Pansus juga menjadwalkan kunjungan kerja ke Bappeda Jawa Barat pada 26-28 Maret untuk menggali referensi penerapan regulasi serupa. Selanjutnya, pada 29-31 Maret, Pansus dijadwalkan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat substansi regulasi.
Agus menjelaskan, pembahasan Raperda TJSLP ini bertujuan memperbarui Perda lama sekaligus memperkuat dasar hukum penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kalsel.
Menurutnya, baik perusahaan BUMN maupun swasta, termasuk sektor pertambangan, harus berkontribusi nyata terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar operasionalnya.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Dengan adanya perusahaan di lingkungan mereka, masyarakat juga harus bisa merasakan manfaatnya,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia menambahkan, sejauh ini perusahaan-perusahaan di Kalsel umumnya telah menyalurkan CSR. Namun, diperlukan regulasi yang lebih kuat agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Harus ada payung hukum yang jelas dan komitmen bersama pemerintah daerah, karena mereka berusaha di wilayah Kalsel,” katanya.(lokalhits)
