BANJARMASIN – Di Proyeksi pendapatan daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menembus Rp8,003 triliun pada 2027 mendapat catatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi PAN mengingatkan, peningkatan anggaran harus tetap berpihak pada masyarakat kecil dan tidak membebani sektor usaha mikro.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kalsel, Adrizal, dalam Rapat Paripurna agenda Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda APBD Kalsel TA 2027 di Gedung DPRD, Rabu (16/9/2026).
Adrizal mengungkapkan, optimasi target pendapatan daerah wajib berjalan seiring dengan alokasi belanja yang berpihak penuh pada kesejahteraan masyarakat luas.
“Pada prinsipnya kita mau anggaran ini betul-betul fokus kepada kebutuhan masyarakat. Memang ada kenaikan pendapatan, tetapi kita setuju optimalisasi itu dengan catatan tidak membebani masyarakat di bawah dan tidak membebani dunia usaha,” ujar Adrizal usai rapat paripurna.
Fraksi PAN mendorong Pemprov Kalsel agar struktur belanja APBD 2027 difokuskan pada pemenuhan urusan wajib, seperti mutu pendidikan, penurunan angka stunting, hingga penanganan komprehensif atas bencana rutin karhutla dan banjir.
“Kita ingin pemerintah fokus terutama terhadap dunia pendidikan, bagaimana mengentaskan stunting di Kalsel, dan pengentasan bencana seperti kebakaran serta banjir yang berulang,” tuturnya.
Guna menjamin efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran, Adrizal mendesak percepatan penerapan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak membengkak pada akhir tahun.
“Kita fokus agar SiLPA tidak membengkak di akhir tahun anggaran, artinya dana itu benar-benar terpakai. Kita juga mendorong digitalisasi pajak supaya tidak terjadi kebocoran,” tegasnya.
Untuk memastikan setiap rupiah APBD 2027 berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lanjutnya, DPRD Kalsel melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar) akan memperketat pengawasan.
Sesuai taglinenya bekerja setulis hati, Adrizal menegaskan pihaknya tidak ragu memanggil instansi teknis yang daya serap anggarannya terbukti tidak maksimal.
“Kita kawal dari komisi sampai Banggar sebelum ketok palu. Kalau ada dinas yang penyerapan anggarannya tidak maksimal, tentu akan kita panggil agar penyerapannya optimal,” pungkas Adrizal.(lokalhits)
