BANJARMASIN – Suasana Senin (1/9/2025) di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan berbeda dari biasanya. Ratusan massa dari berbagai elemenmahasiswa, pengemudi ojek online, masyarakat adat, hingga warga sipil menyatu dalam satu barisan. Mereka datang dengan satu tujuan: menyampaikan suara hati rakyat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan.
Di tengah teriknya matahari, orasi bergema bergantian. Poster dan spanduk terangkat tinggi, berisi tuntutan yang mencerminkan keresahan masyarakat. Namun, yang menarik, aksi itu berlangsung tertib tanpa gesekan. Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, bersama jajaran anggota dewan langsung hadir mendengarkan setiap aspirasi yang dibacakan perwakilan demonstran.
Aliansi menyodorkan tujuh tuntutan utama. Mereka meminta reformasi di tubuh DPR dengan pemangkasan gaji dan tunjangan agar selaras dengan kondisi fiskal negara. Desakan juga diarahkan ke kepolisian, menuntut revisi UU Polri dan menolak segala bentuk tindakan represif aparat. Bahkan, Kapolri diminta bertanggung jawab penuh atas kasus kekerasan, atau mengundurkan diri jika tak mampu memberi komitmen.
Massa juga menyinggung kasus meninggalnya Affan Kurniawan, yang menurut mereka perlu diusut tuntas. Selain itu, penolakan terhadap pembentukan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, hingga konflik agraria sawit di Kotabaru masuk dalam daftar panjang desakan mereka.
Tak hanya itu, isu nasional juga disentil. Mereka menilai alokasi anggaran negara tidak tepat sasaran, khususnya program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), sementara rakyat harus menanggung beban pajak yang kian berat.
Bidang pendidikan pun tak luput dari sorotan. Para demonstran menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, agar mendapat gaji layak. Pemerintah juga didesak memperhatikan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Tuntutan ditutup dengan desakan segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Menanggapi hal itu, Supian HK memastikan aspirasi yang menyangkut isu nasional akan diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Sementara untuk persoalan lokal, ia menegaskan DPRD Kalsel sepakat dengan masyarakat, terutama dalam penolakan pembentukan Taman Nasional Meratus.
“Aspirasi daerah akan kami perjuangkan sesuai kewenangan. Terkait Meratus, sikap DPRD sejalan dengan masyarakat: kami menolak,” ucap Supian.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, yang berjanji membawa tuntutan masyarakat Kalsel hingga ke Jakarta.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang memilih jalur damai. “Patut kita syukuri, unjuk rasa berjalan kondusif. Aspirasi rakyat tersampaikan, dan semua berlangsung tertib,” ujarnya.
Hari itu, jalanan Banjarmasin menjadi saksi. Bukan hanya tentang orasi dan spanduk, tapi juga tentang harapan agar suara rakyat Kalsel benar-benar sampai ke pusat kebijakan negeri.(lokalhits)
