JAKARTA – Dalam upaya memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan berdiskusi langsung mengenai strategi serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat. Hasil pertemuan diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalsel.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, bersama seluruh anggota komisi. Mereka diterima oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar selaras dengan kebijakan nasional.
Dina, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Dina juga menjelaskan bahwa BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional (RIPKN) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPKD masing-masing.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan daerah mana pun, termasuk Kalsel, agar kebijakan mereka sejalan dengan rencana induk nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan penerimaan yang diberikan BP Taskin.
“Kami berterima kasih kepada BP Taskin atas penjelasan yang begitu jelas terkait arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami peran strategis BP Taskin dalam memberikan akses dan dukungan terhadap percepatan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Maulana menambahkan, langkah konkret perlu segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Bappeda, BP Taskin, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kami akan mendorong agar segera digelar pertemuan bersama untuk menyusun langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalsel dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.(lokalhits)
