BANJARMASIN – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti tajam pemangkasan anggaran Dinas Perindustrian Kalsel dalam rancangan APBD 2027.
Pengurangan anggaran tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program prioritas, termasuk pendidikan dan pelatihan industri kayu dan logam yang berada di bawah naungan dinas tersebut yang berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan dihadiri sejumlah mitra kerja, yakni Dinas Perindustrian beserta jajaran unit pelaksana teknis (UPT), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani, mengaku prihatin atas penurunan anggaran mitra kerja Komisi II. Menurutnya, pemangkasan yang cukup besar berpotensi membuat sejumlah program tidak dapat dilaksanakan pada 2027.
“Saya cukup miris melihat anggaran mitra kerja Komisi II yang turun drastis. Akibatnya, banyak program yang terancam tidak terlaksana,” ujar Paman Yani.
Meski demikian, ia mengapresiasi komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap menjalankan program sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersedia.
Namun, ia menegaskan kecukupan anggaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum APBD disahkan.
Paman Yani juga meminta agar tambahan dana transfer dari pemerintah pusat, apabila tersedia, diarahkan untuk membiayai program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Jika ada tambahan transfer dari pusat, kami minta alokasinya diprioritaskan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia turut mendesak Bappeda dan BPKAD agar lebih cermat dalam menyusun alokasi anggaran. Menurutnya, efisiensi belanja tidak semestinya mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Hal itu terutama berlaku bagi program dengan kebutuhan anggaran relatif kecil, tetapi memiliki dampak besar terhadap hilirisasi produk industri dan penyerapan tenaga kerja.
Target Investasi Rp37 Triliun Dipertanyakan
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyoroti ketimpangan antara keterbatasan anggaran dan tingginya target yang dibebankan kepada mitra kerja komisi tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah target investasi sebesar Rp37 triliun pada 2027 yang dibebankan kepada DPMPTSP. Menurut Firman, target tersebut perlu dikaji kembali apabila tidak didukung anggaran yang memadai.
“Bagaimana mungkin DPMPTSP ditargetkan meraih investasi Rp37 triliun pada 2027 jika anggarannya sangat minim? Karena itu, target-target tersebut perlu dievaluasi,” kata Firman.
Ia menilai pencapaian target pembangunan harus diimbangi dengan dukungan anggaran dan kapasitas pelaksanaan yang realistis. Tanpa perencanaan yang seimbang, target pertumbuhan ekonomi dan investasi dikhawatirkan sulit direalisasikan secara optimal.
Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti pemenuhan kewajiban belanja pendidikan (mandatory spending), khususnya terkait anggaran UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Menurutnya, balai tersebut semestinya dapat menjadi bagian dari alokasi anggaran pendidikan karena berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Namun, anggarannya justru mengalami pemangkasan yang dinilai tidak realistis di tengah besarnya beban sektor ekonomi daerah.(lokalhits)
