BOGOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme (RAD-PE) Tahun 2025, dari tanggal 1 hingga 2 Desember 2025 di salah satu hotel di Bogor Jawa Barat.
Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Herliansyah, hadir dan memberikan arahan penting dalam pertemuan strategis tersebut yang difasilitasi langsung oleh BNPT RI.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kesbangpol Kalsel Nomor 200.1.3.4/2094/KESBANGPOL/2025, dengan ini, BNPT melalui Sekretariat Bersama RAN-PE memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pencegahan ekstremisme di daerah,” terang Heriansyah melansir dari MC Kalsel.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan RAD-PE harus terus diperkuat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketahanan ideologi bangsa.
Disampaikan pula, tujuan rapat ini sebagai uapaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan RAD-PE Kalsel Tahun 2025, kemudian menyusun langkah percepatan dan penyempurnaan implementasi RAD-PE secara kolaboratif lintas sektor.
Serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OPD tematik, dan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.
Rapat ini dihadiri oleh 25 peserta, terdiri dari unsur Forkopimda, OPD Provinsi, Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, Satgaswil Densus 88 AT, Kemenag, serta lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, BNPT menegaskan bahwa negara harus selalu hadir dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Keterbatasan personel BNPT menjadikan kolaborasi daerah sebagai faktor kunci keberhasilan pencegahan.
BNPT juga menyampaikan apresiasi atas peran Satgaswil Densus 88, forum akademisi, serta terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKP) di beberapa kabupaten/kota seperti Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tanah Bumbu.
“Potensi radikalisme dapat muncul dari berbagai ruang, termasuk lingkungan pendidikan. Media sosial kini menjadi pusat propaganda ekstremisme sehingga memerlukan respons serius dan kolaboratif,” disampaikan dalam paparan BNPT.
BNPT mendorong seluruh daerah mempercepat pembentukan FKP kabupaten/kota sebagai ruang koordinasi pencegahan ekstremisme berbasis masyarakat.(lokalhits)
