BANJARBARU – Dalam upaya memperkuat pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) menggelar Temu Koordinasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Kegiatan ini bertujuan mendorong kolaborasi efektif antarinstansi, lembaga masyarakat, dan komunitas untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banua.
Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Ibnu Sina, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam melakukan pencegahan.
“Tindakan pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan di Kalsel harus dilakukan secara kolaboratif, termasuk kampanye masif di berbagai media sosial, media mainstream, hingga mobil keliling,” ujarnya di Banjarbaru, Kamis (9/10/2025) melansir dari MC Kalsel.
Ibnu Sina menyebut, penggunaan media keliling dengan rekaman suara pengingat bisa menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor.
“Mobil-mobil dinas bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan agar masyarakat tahu ke mana harus melapor ketika terjadi kekerasan. Nomor pengaduan ini sangat penting disebarluaskan,” jelasnya.
Menurutnya, tingginya kasus kekerasan di daerah perkotaan juga dipengaruhi oleh faktor demografis dan ekonomi.
“Kota besar seperti Banjarmasin punya penduduk padat dan tingkat ekonomi yang beragam. Banyak korban yang bergantung secara ekonomi sehingga takut melapor, meski mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” ujarnya.
Ibnu Sina juga mengapresiasi peran Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang semakin aktif membuka akses pelaporan.
“Di Banjarmasin, dari 11 kasus yang masuk melalui SP4N Lapor hingga Oktober ini, 10 di antaranya justru dilaporkan oleh orang lain yang melihat kejadian. Artinya, kepedulian masyarakat mulai tumbuh,” imbuhnya.
Untuk meningkatkan keberanian masyarakat dalam melapor, Ibnu Sina menyarankan agar kampanye digencarkan di berbagai ruang publik dan komunitas.
“Informasi pencegahan kekerasan bisa disampaikan di majelis taklim, ruang publik, bahkan di perempatan jalan lewat papan informasi. Edukasi ini harus menjangkau masyarakat luas. Stop kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tegasnya.
Selain itu, Ibnu Sina berpesan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) agar petugas di lapangan dibekali dengan kemampuan komunikasi dan kesiapsiagaan menghadapi situasi berisiko.
“Petugas harus tahu cara bertindak saat menemui kasus kekerasan, agar tidak menjadi korban. Mereka perlu dilatih agar berani dan paham jalur pelaporan yang benar,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem perlindungan dan memperluas edukasi publik, demi mewujudkan Banua yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.(lokalhits)
