Harga Ayam dan Telur Bergejolak, DPRD Kalsel Segera Panggil Stakeholder

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK menerima perwakilan Pinsar Kalsel dalam audiensi terkait persoalan harga ayam, telur, dan pemadaman listrik di Gedung DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Gejolak harga ayam dan telur serta dampak pemadaman listrik bergilir menjadi sorotan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menindaklanjuti keluhan peternak, DPRD Kalsel berencana memanggil sejumlah stakeholder untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pelaku usaha perunggasan.

Rencana tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK usai menerima perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H. Jahrian. Pertemuan membahas kondisi sektor perunggasan yang dinilai tengah menghadapi tekanan, terutama terkait harga ayam dan telur serta pemadaman listrik bergilir yang berdampak terhadap operasional peternakan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi peternak perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak berdampak lebih luas terhadap ketersediaan dan harga pangan di Kalsel.

Sebagai tindak lanjut audiensi, DPRD Kalsel akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga stabil dan usaha peternakan tidak terganggu lagi,” tegasnya.

Supian HK menyebut ada dua fokus utama yang akan dibahas dalam RDP tersebut.

Pertama, stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen. Kedua, penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dalam menjaga keberlangsungan sektor perunggasan.

“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkas Supian HK.(lokalhits)

Penulis Ani
Editor Ani

Artikel Lainnya

Scroll to Top