BANJAR – Banjir yang kembali melanda Kabupaten Banjar membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat.
Kondisi ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Farhan BSA, yang menilai perlunya penanganan lebih mendasar agar warga tidak terus menghadapi bencana serupa dari tahun ke tahun.
Habib Farhan menilai, pendekatan penanganan banjir yang selama ini dilakukan masih didominasi bantuan konsumsi yang bersifat sementara.
Padahal, masyarakat kini membutuhkan solusi jangka panjang agar dapat menjalani kehidupan secara lebih layak dan aman.
“Warga sudah jenuh. Mereka tidak butuh bantuan yang sifatnya sementara dan tidak merata. Mereka butuh solusi agar tidak lagi tenggelam setiap tahun,” ujar Habib Farhan saat diwawancarai di Banjarmasin, Sabtu (3/1/2026).
Ia menyebut dampak fisik banjir kali ini tergolong cukup berat. Di sejumlah desa, rumah panggung tradisional yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga tidak lagi mampu menahan tingginya debit air.
“Untuk bagian dapur, posisinya sudah tidak kelihatan lagi karena terendam air sepenuhnya. Warga terpaksa memasak di luar rumah, mencari tanah yang masih terlihat atau bangunan yang posisinya lebih tinggi,” tuturnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, memunculkan persoalan lanjutan, terutama terkait sanitasi dan kesehatan. Tidak sedikit warga yang harus bertahan hidup di tengah genangan air selama tiga hingga enam bulan hingga banjir benar-benar surut.
Lebih dari sekadar kerugian materi, banjir tahunan ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal religius.
Sejumlah kegiatan keagamaan di bulan Rajab, seperti peringatan Isra Mikraj hingga haul para ulama, terpaksa ditiadakan.
Di Desa Keliling Benteng, peninggian badan jalan yang tidak diimbangi dengan penataan drainase permukiman justru memperparah kondisi genangan saat banjir datang.
“Sudah beberapa tahun belakangan, bila banjir datang, masyarakat terpaksa meniadakan acara keagamaan di bulan Rajab. Mereka hanya fokus memikirkan nasib dan bagaimana cara bertahan hidup. Ini sangat memprihatinkan,” kata mantan aktivis tersebut.
Terkait persoalan lingkungan yang melibatkan sektor pertambangan dan perkebunan, Habib Farhan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konkret. Salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Ia mengusulkan agar ratusan perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel yang telah diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI dapat diarahkan untuk mengalokasikan sebagian dana CSR bagi pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
“Dananya cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kanal, normalisasi sungai, atau penguatan tanggul. Namun pengelolaannya harus dilakukan langsung oleh perusahaan agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Habib Farhan, tanpa kebijakan yang tegas dan berorientasi jangka panjang, warga Kabupaten Banjar akan terus berada dalam siklus bencana yang sama dari tahun ke tahun.(lokalhits)
