BANJAR – Banjir yang berpotensi terjadi setiap tahun masih menjadi momok bagi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kondisi ini paling dirasakan warga di sejumlah wilayah langganan banjir, salah satunya Kabupaten Banjar, yang berharap adanya penanganan permanen dan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan BSA, mengatakan aspirasi tersebut merupakan suara langsung warga yang terdampak banjir tahunan.
“Ini adalah suara masyarakat Kabupaten Banjar yang terdampak banjir. Mereka meminta pemerintah bersama instansi terkait dan para pemangku kepentingan untuk menuntaskan persoalan banjir secara jangka panjang, bukan solusi sementara,” ujarnya, Rabu (28/2/2026).
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengerukan kanal dan sungai secara rutin hingga percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.
Bendungan tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai penampung debit air hujan. Berdasarkan hasil rapat pekan lalu, Bendungan Riam Kiwa mampu menampung sekitar 90 juta meter kubik air.
“Volume sebesar itu sangat signifikan untuk mengurangi genangan saat debit air tinggi. Saat kondisi normal, air juga bisa dilepas secara bertahap,” jelasnya.
Habib Farhan menilai, selama ini pendekatan penanganan banjir masih cenderung bersifat sementara, seperti pemberian bantuan konsumsi dan penyediaan tempat pengungsian.
Padahal, lanjutnya, masyarakat membutuhkan solusi jangka panjang agar dapat hidup lebih layak dan aman, termasuk warga di Desa Keliling Benteng, Kabupaten Banjar.
“Warga sudah jenuh. Mereka tidak membutuhkan bantuan sementara yang tidak merata. Yang dibutuhkan adalah solusi agar tidak lagi tenggelam setiap tahun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak fisik banjir yang tergolong cukup berat. Di sejumlah desa, rumah panggung tradisional yang selama ini menopang kehidupan warga tidak lagi mampu menahan tingginya debit air. Bahkan, bagian dapur rumah warga sudah terendam sepenuhnya.
Akibatnya, warga terpaksa memasak di luar rumah, mencari lokasi yang lebih tinggi atau tanah yang masih terlihat di tengah genangan.
“Kondisi ini memicu persoalan lanjutan, terutama sanitasi dan kesehatan. Tidak sedikit warga yang harus bertahan di tengah genangan air selama tiga hingga enam bulan,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar kerugian materi, banjir tahunan juga berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal religius.
“Dalam beberapa tahun terakhir, saat banjir datang, masyarakat terpaksa meniadakan kegiatan keagamaan di bulan tertentu. Mereka fokus bertahan hidup. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” katanya.
Untuk itu, Habib Farhan mendorong penanganan banjir yang melibatkan lintas sektor, termasuk pihak ketiga.
Salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kalsel.
Ia mengusulkan agar ratusan perusahaan yang telah diaudit Kementerian Lingkungan Hidup RI dapat diarahkan mengalokasikan sebagian dana CSR untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti kanal, normalisasi sungai, dan penguatan tanggul.
“Dananya cukup besar dan bisa dimanfaatkan. Namun pengelolaannya sebaiknya dilakukan langsung oleh perusahaan agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia pun menegaskan dukungannya terhadap percepatan penuntasan Bendungan Riam Kiwa sebagai solusi jangka panjang.
“Pemerintah harus tegas. Tanpa kebijakan yang jelas dan berorientasi jangka panjang, warga Kabupaten Banjar dan wilayah lainnya akan terus terjebak dalam siklus bencana yang sama setiap tahun,” pungkasnya.(lokalhits)
