SAMARINDA – Genap 1 tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud – Wakil Gubernur Seno Aji, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud yang menerima kehadiran mahasiswa secara langsung, sempat membandingkan program GratisPol Pendidikan yang akan berjalan di tahun kedua masa pemerintahannya, dengan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) era Isran Noor – Hadi Mulyadi.
Dengan setelan jas hitam, dari biru muda dan sepatu mengkilat, ia duduk bersila bersama mahasiswa, menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai. Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud pun membuka perbincangan dengan menanyakan langsung data dan pengalaman mahasiswa terkait program beasiswa yang mereka terima.
“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?,” tanyanya.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan bahwa banyak yang menerima bantuan GratisPol, dan mereka meminta transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Karena beberapa kasus ditemukan mahasiswa yang dikabarkan tidak lolos seleksi meski memenuhi syarat administrasi.
Gubernur kemudian menjelaskan capaian program GratisPol secara rinci di tahun 2025, sekaligus membandingkan skala dan cakupan BKT era kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi dengan program GratisPol yang akan berjalan di tahun kedua kepemimpinannya.
“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020), tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” bebernya.
Jika dilihat berdasarkan data dari Pemprov Kaltim, Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan di era Isran – Hadi selama lima tahun terakhir (2019-2023), menyalurkan total Rp1,01 triliun untuk 69.631 mahasiswa, dengan rincian BKT Tuntas Rp743,6 miliar (25.358 penerima) dan BKT Stimulan Rp268,6 miliar (44.273 penerima).
Adapun rincian program BKT Tuntas, antara lain; 2019 – Rp118.740.557.300 (3.978 penerima); 2020 – Rp115.926.751.755 (4.386 penerima); 2021- Rp107.292.222.010 (3.368 penerima); 2022 – Rp190.542.109.250 (6.556 penerima); 2023 – Rp211.104.226.755 (7.070 penerima).
Sementara rincian program BKT Stimulan, yakni; 2019 – Rp13.235.500.000 (2.320 penerima); 2020 – Rp21.058.400.000 (5.148 penerima); 2021 – Rp38.274.853.000 (5.899 penerima); 2022 – Rp73.543.060.000 (11.535 penerima); 2023 – Rp122.486.635.000 (19.371 penerima).
Ia kemudian memaparkan program GratisPol tahun 2026 menargetkan 158.981 mahasiswa dengan anggaran Rp1,38 triliun. Program ini mencakup mahasiswa S1 hingga S3, termasuk mereka yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri, tanpa membeda-bedakan gender, agama, atau status ekonomi.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” bebernya.
Berdasarkan data Biro Kesra Setda Kaltim, rincian kebutuhan dan penerima manfaat program GratisPol di tahun 2026 adalah sebagai berikut:
– Mahasiswa S1: Rp1.181.973.000.000 (149.307 penerima);
– Mahasiswa S2–S3: Rp133.668.000.000 (7.449 mahasiswa);
– Mahasiswa Luar Kaltim: Rp12.870.000.000 (892 mahasiswa);
– Mahasiswa Luar Negeri: Rp14.844.500.000 (133 penerima);
– GratisPol Khusus: Rp34.506.000.000 (1.200 penerima).
“Itulah kami, dengan hari ini APBD kita yang turun Rp7 triliun. Dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, kami tetap prioritaskan untuk pendidikan adik-adik ini semuanya. Kita bayar langsung ke 52 kampus baik swasta maupun negeri. Kampus yang memberikan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung. Karena tentu kita juga ada syarat-syaratnya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga menekankan satu hal kepada seluruh mahasiswa, bahwa Pemprov Kaltim tidak pernah memutuskan secara sepihak terkait penerima program GratisPol.
Yang memutuskan penerima sepenuhnya adalah pihak kampus, setelah melalui proses evaluasi yang jelas dan transparan. Semua rektor dari universitas negeri maupun swasta akan menyampaikan hasil verifikasi secara resmi.
“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibukota Nusantara. Maka, pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan. Lebih dari itu enggak ada,” tutupnya.(lokalhits)
