MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, pada Rapat Paripurna DPRD Barito Utara di Gedung DPRD, Jumat (21/11/2025).
Mengawali penyampaiannya, Suhendra menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Muara Teweh pada 14-22 November 2025. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.
“Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026. Dokumen ini merupakan pedoman strategis pembangunan sehingga penyusunannya harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Suhendra.
Fraksi PKB menilai struktur pendapatan daerah tahun 2026 masih bertumpu pada dana transfer pusat. Untuk itu PKB menekankan perlunya:
Optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, dan penertiban potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa.
Intensifikasi pajak dilakukan secara selektif, tidak membebani UMKM.
Kesiapan pemerintah daerah menghadapi potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.
Fraksi PKB juga menggarisbawahi pentingnya belanja daerah yang benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya untuk sektor:
Pendidikan
Memastikan alokasi 20% anggaran benar-benar meningkatkan sarana sekolah. Peningkatan kualitas guru dan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Kesehatan
Penguatan layanan Puskesmas, Pustu, dan fasilitas RSUD. Pengadaan obat dan alat kesehatan harus transparan dan bebas konflik kepentingan.
Infrastruktur Wilayah
Prioritas pada perbaikan jalan antardesa dan antarkecamatan. Peningkatan konektivitas wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, Gunung Purei, dan sekitarnya. Pemerataan pembangunan sebagai prinsip utama.
Ekonomi Kerakyatan dan Jaring Pengaman Sosial
Penguatan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Basis data penerima bansos harus akurat dan tidak diintervensi politik.
PKB juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas pada setiap program, serta pengadaan barang dan jasa yang terbuka dan akuntabel. Selain itu, penguatan desa antikorupsi dan peningkatan kapasitas pemerintah desa menjadi perhatian penting.
Selain itu, catatan terhadap Sektor Pertambangan
Sebagai daerah penghasil tambang, PKB menegaskan bahwa:
Kewajiban CSR, reklamasi, dan kontribusi PAD harus dipenuhi perusahaan. Kerusakan jalan akibat aktivitas tambang menjadi tanggung jawab perusahaan. Dampak lingkungan dan sosial harus diawasi ketat.
Fraksi PKB juga menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah aspirasi resmi masyarakat yang harus diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran sesuai amanat peraturan yang berlaku.
Program berbasis Pokir seperti infrastruktur kecil, pemberdayaan ekonomi rakyat, sarpras desa, dan penguatan UMKM harus menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan nyata warga.
Fraksi PKB juga menyoroti defisit RAPBD 2026 sebesar Rp117.702.692.571. PKB menegaskan bahwa pembiayaan defisit harus jelas, realistis, dan bertanggung jawab, terutama melalui SILLPA, bukan pembiayaan yang membebani fiskal jangka panjang.
Belanja yang tidak prioritas, kegiatan seremonial, dan program berpotensi pemborosan harus ditekan. Defisit hanya tepat digunakan untuk program produktif seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Di akhir penyampaiannya, Suhendra menegaskan kesiapan Fraksi PKB melanjutkan pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB siap membahas Raperda APBD 2026 pada rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya.(lokalhits/rls)
