MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Permana menyampaikan penghargaan kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh stakeholder yang bekerja keras meneliti, mengkaji, dan membahas Raperda APBD secara komprehensif.
“Kami berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujar Permana Setiawan.
Setelah mencermati Pidato Pengantar Bupati Barito Utara, jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi PKB, serta hasil pembahasan bersama, Fraksi PKB memberikan lima catatan strategis yang mereka nilai penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD 2026.
Pertama, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah agar memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kinerja BUMD seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun.
“BUMD harus dikelola lebih profesional dan transparan agar memberikan keuntungan nyata bagi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan lain sebagai solusi atas defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat,” tegasnya.
Kedua, PKB meminta pemerintah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil, guna mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh terpusat; seluruh wilayah harus merasakan manfaat anggaran,” ujar Permana.
Ketiga, Permana menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
“Anggaran harus digunakan secara bijak dan efisien. Kritik harus diterima sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan pelayanan publik,” katanya.
Keempat, Fraksi PKB menyoroti pemangkasan Dana Transfer Pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah melakukan lobi politik ke pemerintah pusat agar dukungan anggaran tambahan bisa diperoleh. Ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan ketahanan fiskal tetap terjaga,” jelasnya.
Kelima, Fraksi PKB mengingatkan agar defisit anggaran dikelola dengan penuh kehati-hatian.
“Defisit yang tidak terkendali dapat membahayakan stabilitas fiskal daerah di masa depan. Pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan risiko jangka panjang,” ujar Permana.
Fraksi PKB DPRD Barito Utara menegaskan harapan besar mereka terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran 2026 benar-benar membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” pungkas Permana Setiawan.(lokalhits/rls)
