BANJARMASIN – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel yang juga sebagai Plh Gubernur Kalsel, Ir Roy Rizali Anwar, menyatakan bahwa Pemprov Kalsel akan melakukan rasionalisasi anggaran hingga 30% untuk mendukung program makan gratis yang diinisiasi pemerintah pusat.
“Rasionalisasi ini akan dilakukan dengan mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat yang kurang prioritas baik di Pemprov maupun DPRD,” ujarnya usai rapat pembahasan RAPBD 2025 bersama DPRD Kalsel, Sabtu (9/11/2024).
Selain itu, menurut Roy menggunakan fasilitas pemerintah yang ada untuk efisiensi, seperti mengadakan rapat di aula pemerintah daripada menyewa hotel. “Hal ini bertujuan agar alokasi anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa saat ini adalah era kolaborasi, di mana pendekatan ego sektoral sudah tidak relevan. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi memandang suatu program sebagai milik pusat atau daerah semata, melainkan harus bekerja sama untuk menyukseskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemprov Kalsel akan mendukung program makan gratis ini, namun beberapa aspek teknis kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” paparnya.
Lanjut Roy, Pemprov Kalsel berharap program ini dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kapasitas anggaran daerah, walaupun beberapa pemerintah daerah lain, seperti Kota Banjarmasin, mengaku merasa berat dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung program tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel menanggapi beban anggaran program makan gratis ini yang dibebankan ke daerah.
Ia menyampaikan bahwa hal ini menjadi pembahasan dalam rapat seluruh Ketua DPRD se-Indonesia, khususnya terkait beban anggaran yang akan dihadapi daerah.
“Sebelum implementasi program ini, memang perlu dilihat berapa anggaran yang digunakan dan harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya. (lokalhits)
