KOTABARU – DPRD Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kotabaru, Awaludin, pada Senin (4/5/2026).
Dalam rapat itu, Awaludin meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Ia menekankan pentingnya mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya para operator speedboat yang terdampak kesulitan memperoleh BBM, sekaligus meminta pihak Pertamina menjelaskan kondisi stok saat ini.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pertamina Kotabaru, Faisal, menegaskan bahwa tidak ada pengurangan pasokan BBM. Ia menyebutkan bahwa distribusi harian tetap berjalan sesuai ketentuan, bahkan terjadi peningkatan penyaluran.
“Dari sisi stok, tidak ada pengurangan. Bahkan penyaluran meningkat. Untuk ketersediaan, stok kami aman hingga 10 sampai 20 hari ke depan,” ujarnya.
Faisal juga menilai antrean yang terjadi lebih disebabkan oleh kepanikan masyarakat, terutama terkait isu harga. Ia memastikan kondisi tetap terkendali dan pihaknya akan berupaya menormalkan situasi di lapangan.
Di sisi lain, Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, meminta para pelangsir dan operator speedboat menyampaikan langsung keluhan mereka. Ia mempertanyakan penyebab antrean yang terjadi dalam dua hari terakhir, meskipun stok BBM dinyatakan aman.
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, peran pelangsir sangat penting dalam membantu distribusi BBM ke wilayah yang sulit dijangkau. Karena itu, ia ingin mengetahui apakah terdapat kebijakan pembatasan dari SPBU yang menjadi pemicu masalah.
Keluhan pun datang dari perwakilan pelangsir sekaligus Ketua Organisasi Speedboat Angkutan Umum, Arbain. Ia mengungkapkan bahwa sejak 1 Mei, speedboat tidak lagi diperbolehkan membeli BBM di SPBU.
“Sejak tanggal 1, speedboat tidak bisa mengambil minyak di SPBU. Dampaknya, banyak angkutan yang tidak bisa beroperasi dan menjadi telantar, baik dari Sungaian ke Kotabaru maupun sebaliknya,” jelasnya.
Ia berharap ada kebijakan yang lebih bijaksana, khususnya terkait distribusi pertalite, agar transportasi umum tetap dapat berjalan normal karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Menanggapi hal ini, Faisal menjelaskan sistem distribusi BBM berada di bawah Pertamina Patra Niaga yang berbasis di Banjar. Sementara di Kotabaru, peran yang ada lebih pada penerimaan dan penyaluran dari tanker ke SPBU.
Ia juga menyinggung penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM seperti pertalite dan solar, yang bertujuan agar distribusi tepat sasaran.
Namun, penggunaan jeriken dan metode distribusi tertentu masih berada dalam area yang disebutnya “abu-abu”.
Di akhir rapat, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menyampaikan sejumlah kesimpulan. DPRD meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengambil langkah konkret, di antaranya menambah pasokan BBM di wilayah terdampak, melakukan evaluasi distribusi, serta memastikan penyaluran berjalan lancar hingga ke daerah pesisir dan terpencil.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya menjamin ketersediaan BBM sesuai kebutuhan masyarakat serta menindak tegas praktik penyimpangan atau mafia BBM.
Mereka juga akan mempertimbangkan kemungkinan pemberian dispensasi distribusi BBM demi menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di Kotabaru. “Demikian kesimpulan kami dari DPRD,” tutup Abu Suwandi.(lokalhits)
