BANJARMASIN – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Jaini menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk memfasilitasi aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam gerakan “Reset Indonesia”. Namun, aksi tersebut batal dilaksanakan pada Jumat (17/4/2026).
Menurut Jaini, sebelumnya DPRD menerima surat dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang ditujukan kepada pihak kepolisian terkait permohonan pengamanan aksi. DPRD kemudian menindaklanjuti dengan menyiapkan fasilitas serta koordinasi lintas instansi.
“DPRD sebagai tempat menyampaikan aspirasi, tentu kami fasilitasi. Kami sudah koordinasi dengan Polres, Polda, hingga TNI untuk pengamanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD bahkan telah memastikan kehadiran sejumlah pihak penting sesuai permintaan mahasiswa. Di antaranya pimpinan DPRD yakni H Kartoyo dan H Muhammad Alpiya Rakhman, Kapolda, Dandrem, serta perwakilan dari instansi terkait seperti bidang lingkungan hidup dan lembaga lainnya.
“Kami sudah menghadirkan semua pihak sesuai permintaan. Bahkan koordinasi dilakukan hingga last minute,” katanya.
Namun secara mendadak, aksi tersebut dibatalkan oleh pihak mahasiswa. Jaini menyebut, pembatalan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi.
“Ini sudah yang kedua kali dibatalkan. Padahal kami sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara maksimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persiapan yang dilakukan DPRD bukan hal mudah karena melibatkan banyak pihak dan membutuhkan energi besar dalam proses koordinasi.
“Karena kami ini pelayanan masyarakat, kami bekerja ekstra untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menghadirkan pihak-pihak yang diminta,” jelasnya.
Ke depan, Jaini berharap jika ada rencana aksi serupa, koordinasi dapat dilakukan lebih matang agar tidak terjadi pembatalan mendadak.
“Kami berharap ke depan bisa dikonsultasikan lebih dulu, sehingga apa yang kami siapkan bisa benar-benar terlaksana,” tutup Jaini.(lokalhits)
