JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Senin (16/6/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi terkait pengelolaan sampah, terutama dalam menghadapi persoalan darurat sampah di Kota Banjarmasin.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah dan turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel menggali informasi terkait berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah sejak dari sumber, pemanfaatan teknologi dalam proses pengelolaan, hingga keterlibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, menjelaskan bahwa kunjungan ini penting untuk mencari referensi dan solusi atas permasalahan pengelolaan sampah yang saat ini dihadapi oleh Banjarmasin.
“Kami melihat langsung bagaimana DKI Jakarta, sebagai daerah dengan kepadatan tinggi, mampu mengelola sampah secara sistematis dan berbasis teknologi. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita di Kalsel,” ujarnya.
Meski menyadari adanya perbedaan karakteristik antara pemerintahan DKI Jakarta dan Kalsel, Mustaqimah menilai prinsip-prinsip pengelolaan yang baik tetap bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Kita memang tidak punya anggaran sebesar Jakarta, tapi saya optimis pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan. Kuncinya adalah komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Kedatangan rombongan DPRD Kalsel diterima oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli. Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan membuka ruang diskusi mengenai strategi pengelolaan sampah yang diterapkan di ibu kota.
Taufik Zoelkifli memaparkan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan di DKI Jakarta, termasuk peningkatan peran bank sampah dan alokasi anggaran pengelolaan sampah yang mencapai sekitar Rp10 triliun.
Kunjungan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi DPRD Kalsel dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adaptif dan berkelanjutan, khususnya di Kota Banjarmasin yang kini tengah menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya volume sampah dan tekanan lingkungan.(lokalhits)
