MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Anggota DPRD Barito Utara, Hasrat, mengapresiasi rapat koordinasi antara pemerintah dan perusahaan pemegang HGU serta PBPH yang digelar secara daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Senin (7/9/2026).
Rakor yang berlangsung melalui Zoom tersebut diikuti Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama unsur FKPD, kepala OPD, dan pimpinan perusahaan dari Aula Setda Barito Utara.
Menurut Hasrat, koordinasi lintas sektor diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara terpadu, terutama saat memasuki periode puncak musim kemarau.
“Rakor seperti ini sangat penting karena penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan yang memiliki wilayah kerja dan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran,” ujar Hasrat, Selasa (8/9/2026).
Ia berharap hasil koordinasi dengan pemerintah pusat tidak berhenti pada rapat, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret di daerah.
Hasrat juga meminta perusahaan pemegang HGU dan PBPH memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pemadaman, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan,” katanya.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.(lokalhits/rls)
