BANJARMASIN – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dinkes Kalsel) melalui UPTD Instalasi Farmasi menggelar Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Obat Program Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjamin ketersediaan dan distribusi obat program di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kalsel.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pengelola program, serta para pemangku kepentingan di bidang farmasi. Fokus utama kegiatan adalah menyelaraskan strategi pengelolaan obat program antara pusat dan daerah agar pelaksanaan program kesehatan pemerintah berjalan optimal.
Kepala Dinkes Kalsel, Diauddin yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Budi Wahyudi, menekankan pentingnya koordinasi terpadu dalam pengelolaan obat program yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Obat program dari pemerintah pusat tidak akan berdampak optimal apabila tidak tersedia di fasilitas kesehatan saat dibutuhkan. Karena itu, koordinasi lintas wilayah dan sektor menjadi kunci agar masyarakat mendapat layanan kesehatan yang maksimal,” ujarnya, Rabu (8/10/2025) melansir dari MC Kalsel.
Ia menambahkan, tanggung jawab pengelolaan obat program merupakan kewajiban bersama lintas jenjang pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi serta berkomitmen dalam memperkuat koordinasi pengelolaan obat program. Hal ini penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat-obatan, terutama bagi program kesehatan dasar hingga penanggulangan penyakit,” lanjutnya.
Obat program sendiri meliputi obat-obatan yang digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta kegiatan promosi kesehatan.
Dengan pengelolaan yang efektif dan terkoordinasi, diharapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.
Pertemuan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antar pihak terkait untuk memperkuat sistem pengelolaan obat program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(lokalhits)
