BANJARMASIN – Pemprov Kalimantan Selatan saat ini menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Hal ini dikarenakan pendapatan daerah diproyeksi hanya sebesar Rp7,24 triliun. Angka ini mengalami penurunan drastis dibanding RAPBD tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Muhammad Syarifudin, menjelaskan awalnya RAPBD 2026 disusun dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp9,42 triliun.
Namun, setelah terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025, terjadi pengurangan besar pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dana transfer pusat yang awalnya Rp4,78 triliun dipangkas menjadi hanya Rp2,61 triliun. Artinya, turun hampir 41 persen,” jelas Syarifudin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, Kamis malam (25/9/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H. Kartoyo, dihadiri anggota TAPD dan sejumlah anggota Banggar dari tujuh fraksi DPRD. Sejumlah anggota langsung menyoroti potensi dampak dari penurunan ini.
Husnul dari Fraksi Gerindra meminta agar item belanja pembangunan dibahas lebih rinci agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari Fraksi Golkar mempertanyakan potensi peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk dari BUMD.
Meskipun pendapatan dipangkas, pos belanja RAPBD 2026 tetap tinggi, yakni mencapai Rp10,48 triliun, menciptakan defisit lebih dari Rp3 triliun.
Namun, Syarifudin menegaskan bahwa belanja pegawai tetap aman. “Yang jelas, belanja pegawai kita aman,” ujarnya.
Namun saat ditanya apakah itu berarti proyek pembangunan akan terdampak, Syarifudin sempat menepis.
“Semua aman, insya Allah kita mampu. Ini masih mungkin berubah, karena potensi pendapatan daerah kita masih ada,” jelasnya.
Wakil Ketua Banggar, H. Kartoyo, menambahkan DPRD akan segera menyisir ulang seluruh proyek pembangunan.
“Semua proyek memang prioritas, tapi yang kurang prioritas pasti akan kita evaluasi,. Pasti ada yang dikurangi. Tapi ini kan masih tahun berjalan, masih ada peluang perubahan,” pungkas Kartoyo.(lokalhits)
Perbandingan Anggaran 2025 vs 2026
| KETERANGAN | 2025 (APBD Murni) | 2025 (APBD PERUBAHAN | 2026 (RAPBD) |
| PENDAPATAN | Rp10,03 triliun | Rp10,52 triliun | Rp7,24 triliun |
| BELANJA | Rp11,73 triliun | Rp13,40 triliun | Rp10,48 triliun |
| DEFISIT | ±Rp1,7 triliun | ±Rp2,88 triliun | ±Rp3,24 triliun |
