BANJARMASIN – Lebih dari Rp 4,7 triliun uang daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih mengendap dalam deposito bank hingga November 2025. Fakta ini kembali memantik tanya besar dari legislatif soal efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, H Supian HK, menilai kondisi tersebut membuka peluang penambahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang saat ini hanya dipatok sebesar Rp 7 triliun lebih.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, APBD Murni 2025 mencatat pos pendapatan sebesar Rp10,03 triliun.
Setelah perubahan pada September 2025, angka itu naik menjadi Rp10,52 triliun atau meningkat 4,88 persen.
Sementara pos belanja naik lebih tinggi, dari Rp11,72 triliun menjadi Rp13,40 triliun, melonjak 14,30 persen.
Adapun pos pembiayaan juga meningkat signifikan dari Rp1,69 triliun menjadi Rp 2,88 triliun atau naik 70 persen lebih, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp 2,98 triliun.
Terkait hal itu, Supian HK mengakui pendapatan daerah Kalsel memang tergolong tinggi.
“Iya, memang pendapatan kita ini cukup tinggi,” ujar Supian HK kepada wartawan, belum lama tadi.
Ketika ditanya mengapa dana besar yang tersimpan di deposito tidak langsung digunakan untuk memperkuat RAPBD 2026, ia menjelaskan proses pembahasan anggaran masih berjalan dan ada ruang untuk penyesuaian.
“Deadline RAPBD 28 November 2025. Masih ada waktu dan potensi untuk menggeser serta menempatkan dana tersebut ke SKPD,” jelasnya.
Ia juga menyebut pekan depan Banggar DPRD akan memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mengevaluasi serapan anggaran.
“Kami ingin tahu bagaimana penggunaan anggaran di masing-masing SKPD, agar bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, memastikan kondisi keuangan daerah dalam keadaan aman meski RAPBD Murni 2026 dipatok hanya sekitar Rp 7 triliun.
Dengan besarnya dana yang masih tersimpan di deposito dan peluang penyesuaian sebelum penetapan akhir RAPBD 2026, publik menanti langkah konkret pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan potensi keuangan daerah untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.(lokalhits)
