JAKARTA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta kejelasan terkait keterlambatan transfer dana desa yang hingga awal November 2025 masih dikeluhkan oleh banyak desa di Kalsel.
Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim, Kamis (6/11/2025).
Habib Hamid mengatakan, pihaknya menerima banyak aspirasi dari pemerintah desa terkait lambatnya pencairan dana transfer dari pusat. Kondisi ini dinilai menimbulkan keresahan karena menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.
“Tujuan kami datang ke Kementerian Desa ini adalah menanyakan perihal transfer keuangan daerah yang sampai saat ini masih menjadi keluhan banyak desa. Mereka resah karena pencairan belum juga dilakukan,” ujar Habib Hamid.
Ia menambahkan, keterlambatan penyaluran dana desa berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), karena anggaran tidak dapat dibelanjakan tepat waktu menjelang akhir tahun anggaran.
Dari penjelasan Kemendes PDTT, keterlambatan terjadi karena pemerintah pusat masih menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) terkait mekanisme pencairan dana. Hal itu menyebabkan mayoritas desa di Kalsel belum menerima dana, kecuali sebagian kecil desa di beberapa kabupaten.
“Belum dikucurkan karena juknisnya masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Hanya beberapa desa di beberapa kabupaten yang sudah menerima, sementara lainnya masih menunggu,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo, menyampaikan bahwa pencairan dana desa kemungkinan dapat dilakukan pada pertengahan November 2025.
Komisi I DPRD Kalsel berharap percepatan pencairan dapat segera dilakukan agar seluruh desa di Kalsel dapat menjalankan program pembangunan dan pembinaan masyarakat tanpa hambatan.(lokalhits)
