BANJARMASIN – Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel), Bambang Dedi Mulyadi, menegaskan perlunya penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus penanggulangan bencana agar upaya mitigasi di daerah lebih terukur dan tidak kembali ke titik nol.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kebencanaan di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (23/1/2026).
Menurut Bambang, selama ini pembahasan penanggulangan bencana masih menyatu dalam Musrenbang pembangunan umum. Akibatnya, prioritas kebencanaan kerap tidak muncul secara jelas dan terfokus.
“Harus jelas apa yang dilakukan pemerintah provinsi dan apa yang dilakukan kabupaten/kota. Tanpa Musrenbang penanggulangan bencana, upaya mitigasi bisa kembali ke titik nol,” ujarnya.
Ia menilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu menginisiasi Musrenbang penanggulangan bencana agar peran masing-masing instansi menjadi jelas, termasuk siapa yang bertindak sebagai koordinator.
Bambang mengungkapkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalsel termasuk salah satu dari provinsi dengan dokumen kebencanaan terlengkap di Indonesia.
“Kita sudah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) 2025-2030 yang sinkron dengan visi dan misi RPJMD gubernur. Selain itu, Kalsel juga memiliki rencana kontinjensi, termasuk rencana kontinjensi banjir,” jelasnya.
Dalam rencana kontinjensi tersebut, lanjut Bambang, telah diatur secara rinci pembagian peran, tanggung jawab, serta instansi yang berfungsi sebagai koordinator dalam penanganan bencana.
Ia berharap forum koordinasi kebencanaan yang digelar DPRD Kalsel ini dapat menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Kalsel dalam memperkuat sistem mitigasi bencana.
“Belum ada provinsi yang menyelenggarakan Musrenbang penanggulangan bencana secara khusus. Ini yang kita dorong agar Kalsel menjadi pelopor,” katanya.
Menanggapi persoalan keterbatasan anggaran, Bambang menyebut BPBD tetap akan mengoptimalkan kinerja meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
Ia membuka kemungkinan adanya penyesuaian melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau perubahan anggaran.
“Meski anggaran terbatas, kami tetap berupaya maksimal dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana,” tegasnya.
Bambang kembali menekankan pentingnya Musrenbang penanggulangan bencana agar program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar terukur dan sesuai prioritas.
“Tanpa Musrenbang kebencanaan, apa yang kita lakukan menjadi tidak terukur. Dengan Musrenbang khusus, penanggulangan bencana akan lebih fokus dan tepat sasaran,” pungkasnya.(lokalhits)
