BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menyiapkan kebutuhan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, meski kepastian anggaran proyek tersebut belum diperoleh.
Saat ini, pendanaan masih dalam proses pembahasan di pemerintah pusat melalui skema pinjaman luar negeri dari Cina.
Kondisi tersebut membuat pembangunan fisik bendungan yang berstatus proyek strategis nasional (PSN) itu belum berjalan.
Padahal, keberadaannya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, menunjang irigasi pertanian, serta mengurangi risiko banjir di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M. Yasin Toyib, mengatakan pemerintah provinsi tetap melanjutkan pekerjaan persiapan yang menjadi tanggung jawab daerah. Salah satu fokusnya ialah menyiapkan lahan yang diperlukan untuk pembangunan.
Tahapan tersebut mencakup pendataan bidang tanah serta penilaian tanaman tumbuh milik warga yang terdampak.
Menurut Yasin, proses ini penting agar pemberian ganti rugi dilaksanakan sesuai ketentuan dan hak masyarakat tetap terlindungi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto, menjelaskan usulan pendanaan proyek masih berproses di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Provinsi Kalsel dan sejumlah pihak terkait, Rabu (14/10/2026), ia menyampaikan, belum adanya kepastian pinjaman menjadi hambatan utama untuk memulai pekerjaan konstruksi.
“Pembangunan bendungan ini terkendala kepastian pinjaman luar negeri,” ungkap Sandi.
Ia menerangkan, pembangunan Bendungan Riam Kiwa tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Pelaksanaannya bergantung pada pendanaan dari pihak luar negeri yang saat ini masih menunggu kepastian pencairan.
“Jadi kita tunggu ya, sambil kita melakukan pembebasan lahan,” ucapnya.
Menurut Sandi, skema tersebut berbeda dengan proyek yang seluruh pembiayaannya bersumber dari APBN. Jika anggaran tersedia langsung, pekerjaan dapat segera dimulai tanpa menunggu proses pencairan pinjaman dari pihak lain.
Meski menggunakan pinjaman luar negeri, pemerintah tetap menyiapkan dana pendamping dari APBN sebesar 20 persen. Adapun Cina dipilih karena menjadi pihak yang berminat menyediakan pembiayaan untuk pembangunan bendungan tersebut.
Sandi berharap proses pendanaan segera tuntas sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan setelah persiapan lahan selesai.
“Target kita ya secepatnya bekerja,” ujarnya.
Dengan terus berjalannya persiapan di tingkat daerah, pemerintah berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat segera memasuki tahap pelaksanaan setelah kepastian pendanaan diperoleh.(lokalhits)
