BANJARMASIN – Bencana banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi sorotan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan perlunya langkah konkret dan terintegrasi agar dampak banjir terhadap sektor pertanian tidak terus menimbulkan kerugian besar.
Hal itu disampaikan Syamsir saat rapat penanggulangan kebencanaan di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai, banjir yang terjadi hampir setiap tahun menunjukkan belum optimalnya solusi jangka panjang.
“Kalau banjir terus berulang, berarti kita belum menemukan solusi yang tepat. Semua pihak harus duduk bersama, karena wilayah pertanian ada di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurut Syamsir, salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah normalisasi sungai, terutama di daerah rawan banjir seperti Kabupaten Banjar.
Karena sungai bersifat lintas wilayah, penanganannya membutuhkan kolaborasi antardaerah, dukungan alat berat dari instansi terkait, serta pemanfaatan program CSR perusahaan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengetatan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, agar tidak memperparah risiko banjir.
Syamsir juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan bencana di daerah. Saat ini, Kalsel masih mengandalkan belanja tidak terduga (BTT) yang nilainya terbatas, sementara dampak banjir terhadap petani sangat besar.
“Petani yang paling terdampak. Ini bukan hanya soal lahan rusak, tapi juga soal kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka,” katanya.
Data Dinas Pertanian mencatat, luas lahan pertanian yang terdampak banjir atau puso pada periode 1-15 Januari 2026 mencapai 8.400 hektare. Untuk membantu petani bangkit, dibutuhkan anggaran bantuan sarana produksi pertanian sekitar Rp22,36 miliar.
Anggaran tersebut meliputi bantuan benih padi, pupuk NPK, biaya olah lahan, dan herbisida. Namun demikian, nilai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan perkiraan kerugian sektor pertanian yang mencapai Rp2,73 triliun, dengan asumsi produksi padi 5 ton per hektare dan harga gabah Rp6.500 per kilogram.
Syamsir menegaskan, tanpa penanganan serius dan berkelanjutan, banjir berpotensi menjadi ancaman tahunan yang dapat mengganggu ketahanan pangan Kalsel.
“Kita mungkin masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi petani tidak. Mereka kehilangan sumber penghidupan. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.(lokalhits)
