BANJARMASIN – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengalihkan alokasi dana sebesar Rp105 miliar, yang semula direncanakan untuk pembangunan toilet sekolah, ke pembangunan ruang kelas di sejumlah sekolah menengah yang masih kekurangan fasilitas belajar.
Desakan tersebut disampaikan Gusti Iskandar dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kalsel Tahun 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, di Banjarmasin, Selasa (10/6/2025) petang.
Dalam rapat itu, TAPD mengungkapkan adanya sisa anggaran sebesar Rp200 miliar di Dinas Pendidikan yang belum digunakan, dan telah dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2025. Rencananya, Rp95 miliar akan dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp105 miliar digunakan untuk pembangunan toilet di sekolah-sekolah.
“Dana Rp105 miliar itu sangat besar. Saya minta agar pemerintah provinsi mengalihkannya untuk pembangunan ruang kelas,” tegas Gusti Iskandar.
Politisi dari Fraksi Golkar ini mencontohkan kondisi di SMAN 5 Banjarbaru yang kekurangan ruang belajar. Saat ini, kelas tiga hanya memiliki tiga ruangan, sementara kelas dua memiliki lima. Jika seluruh siswa kelas dua naik ke kelas tiga, maka akan terjadi kekurangan ruang belajar.
“Kondisi seperti ini tentu menghambat proses belajar-mengajar. Kalau yang dibangun justru toilet, masa siswa harus belajar di toilet?” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan, Gusti Iskandar mengingatkan agar alokasi dana, khususnya yang sudah memenuhi mandatory spending, digunakan secara tepat dan menyentuh kebutuhan riil di sektor pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan bahwa pihaknya sejalan dengan arahan gubernur untuk menampung seluruh siswa di tingkat SMA, SMK, dan sekolah khusus sesuai kewenangan provinsi.
“Kami telah memetakan sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas dalam kondisi rusak berat dan ringan. Berdasarkan itu, alokasi anggaran akan disesuaikan,” jelasnya.
Saat ditanya khusus mengenai kondisi ruang belajar di SMAN 5 Banjarbaru, M. Syarifuddin menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke sekolah tersebut untuk memastikan jumlah ruang kelas yang dibutuhkan.
“Nanti kami akan cek dan menghitung berapa jumlah ruang kelas yang diperlukan untuk masing-masing tingkatan,” ujarnya.
Sebelumnya, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Ketua TAPD M. Syarifuddin dimulai pukul 15.00 WITA dan berakhir sekitar 17.30 WITA. Pembahasan berlangsung lancar meski diselingi beberapa interupsi dan usulan dari anggota Banggar.
Dua Wakil Ketua Banggar juga meminta agar fraksi-fraksi di DPRD diberikan salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Kalsel Tahun 2024 dari BPK RI, sebagai acuan dalam menelaah dan membahas APBD Perubahan Tahun 2025.(lokalhits)
