BANJARMASIN – Pembahasan efisiensi dan rasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2026 terus bergulir antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam pembahasan tersebut, Banggar dan TAPD sepakat memangkas sebesar 50 persen dari seluruh usulan dana yang diajukan oleh 119 SKPD, badan, UPT, dan lembaga lainnya di lingkungan Pemprov Kalsel.
Namun, perhatian publik tertuju pada usulan pagu anggaran milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai cukup fantastis dibandingkan SKPD lainnya.
Berdasarkan data, usulan awal pagu belanja BPKAD mencapai Rp2,359 triliun, kemudian dirasionalisasi sebesar Rp686,16 miliar, sehingga tersisa Rp1,672 triliun.
Jika dikurangi dengan gaji pegawai PNS dan PPPK senilai Rp422,34 miliar, serta gaji tenaga kontrak (tekon) sebesar Rp4,09 miliar, maka pagu BPKAD di RAPBD 2026 tersisa sekitar Rp1,048 triliun atau satu triliun lebih.
Nilai yang besar ini sontak menjadi perhatian awak media. Ketua Banggar DPRD Kalsel H. Supian HK bahkan sempat terkejut saat melihat angka fantastis tersebut ketika memimpin rapat pembahasan pada Kamis (24/10/2025).
Supian HK langsung berdiskusi dengan beberapa anggota Banggar lain, termasuk Kabid Anggaran BPKAD yang turut hadir, untuk memastikan kebenaran data tersebut.
Didampingi Wakil Ketua Banggar HM Alpiya Rahman, Anggota Banggar Adrizal, dan Plh Sekdaprov Kalsel dr. Ariadi Noor, Supian HK menjelaskan setelah rapat bahwa angka besar tersebut ternyata akibat kesalahan input data.
“Setelah ditanyakan ke Kabid Anggaran, ternyata ada salah input. Semestinya empat bulan, bukan setahun. Jadi totalnya di bawah angka itu,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, angka tersebut memang benar secara hitungan, tetapi ada item-item anggaran yang belum terbaca secara lengkap, termasuk dana untuk DPRD yang juga tercantum di dalamnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar HM Alpiya Rahman mengatakan, pola penyusunan keuangan daerah saat ini sudah menyerupai sistem di Kementerian Keuangan RI.
“Artinya, siapa daerah yang rajin mengajukan usulan, silakan saja. Polanya mirip kementerian,” ujarnya menambahkan.
Terpisah, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kalsel, Adya Ferina, menjelaskan bahwa nilai Rp1 triliun lebih tersebut mencakup Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Keuangan, serta Belanja Sub Kegiatan Tugas dan Fungsi (Tusi).
“Karena masih dalam tahap RAPBD dan belum ditetapkan, nilainya masih bisa berubah,” tulis Adya melalui pesan WhatsApp.(lokalhits)
