BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kalsel menggelar rapat pembahasan program kerja untuk tahun anggaran 2025 dengan mitra kerjanya yang dilaksanakan Selasa (29/10/2024).
Adapun mitra kerja Komisi I ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel berserta jajarannya.
Dalam rapat ini, Komisi I DPRD Kalsel membahas berbagai agenda penting terkait program kerja yang akan dilaksanakan BPBD pada tahun 2025, dengan fokus pada program upaya peningkatan pelayanan penanggulangan penanganan bencana dan antisipasi dini terjadinya bencana alam di Kalsel.
Kemudian juga mengevaluasi kinerja Kesbangpol untuk memastikan bahwa program-program pemerintah daerah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merealisasikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Kalsel.
“Rapat ini juga menjadi ajang koordinasi dengan mitra terkait guna memastikan sinergi dalam implementasi berbagai program yang telah di jalankan,” tambahnya.
Anggota Komisi I juga memberikan masukan strategis kepada mitra kerja terkait, guna memastikan program yang disusun tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan yang baik.
Komisi I berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
”Kami menjalankan fungsi pengawasan, di mana DPRD memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan kebijakan yang di jalankan eksekutif bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.
Adapun kata Rais pengawasan tersebut meliputi antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sementara itu, ditemui usai acara, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan, pihaknya mencatat keberhasilan dalam pengurangan luas lahan yang terbakar pada tahun 2024 melalui mitigasi yang lebih optimal.
Bambang menyatakan bahwa langkah ini tidak hanya melibatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang diajukan sebelum pengumuman cuaca panas oleh BMKG, tetapi juga dukungan kuat dari Gubernur, DPRD, Forkopimda, masyarakat dan pemetaan area rawan Karhutla hingga pelosok desa, terutama di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Banjarbaru.
Untuk tahun 2025, Bambang menyebut pihaknya akan kembali memperkuat mitigasi bencana sebagaimana harapan Komisi I DPRD Kalsel.
Dirinya mengatakan saat ini peralatan modern yang dimiliki BPBD Kalsel masih minim dan dalam rapat dengan Komisi I tadi diusulkan adanya mobil rescue lengkap kebencanaan. “Semoga ini bisa terealisasi,” jelasnya. (lokalhits)
