BANJARMASIN – Aliansi Masyarakat Adat Meratus menggelar audiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (11/9/2025). Mereka menyampaikan penolakan keras terhadap rencana pembentukan Taman Nasional di Pegunungan Meratus.
Aliansi menilai, rencana tersebut mengancam ruang hidup sekaligus hak masyarakat adat yang telah berdampingan dengan hutan Meratus selama ratusan tahun.
Dalam pertemuan itu, Aliansi Meratus menegaskan penetapan Taman Nasional tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat. Mereka khawatir, kebijakan tersebut akan membatasi akses terhadap sumber daya alam dan mengancam keberlanjutan hidup warga adat.
Lebih dari separuh area yang diusulkan menjadi kawasan Taman Nasional, yakni sekitar 52,84 persen, merupakan wilayah adat Suku Dayak Meratus. “Jika ini dipaksakan, maka sama saja dengan merampas ruang hidup masyarakat adat,” tegas perwakilan Aliansi Meratus.
Mereka mendesak pemerintah agar terlebih dahulu mengakui hak-hak masyarakat adat sebelum membahas model konservasi di Kalimantan Selatan. Aliansi juga meminta agar rencana pembentukan Taman Nasional dibatalkan serta seluruh proses penetapan dihentikan.
Komisi II DPRD Provinsi Kalsel menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat. Pihak DPRD menegaskan komitmen untuk mengawal agar kebijakan pengelolaan kawasan Meratus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Pada audiensi ini telah ada kesepakatan yang kami tuangkan dalam notulen. Dokumen ini akan kami sampaikan ke Ketua DPRD Kalsel untuk diteruskan kepada Gubernur Kalsel. Itu adalah batas kewenangan Komisi II,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Sekretaris Komisi II, Jahrian.
Dengan adanya dukungan dari DPRD Kalsel, penolakan Aliansi Meratus diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk lebih serius mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan Pegunungan Meratus.(lokalhits)
