BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di Rumah Banjar, Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, tersebut membahas arah pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian alokasi anggaran menyusul perubahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dalam pemaparannya, TAPD menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan meningkat dibandingkan pagu sebelumnya. Sementara itu, komponen pendapatan transfer mengalami sejumlah penyesuaian, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan keuangan antardaerah tetap.
TAPD juga memastikan seluruh belanja wajib tahun 2027 telah terpenuhi berdasarkan data terkini pada sistem informasi pembangunan daerah.
Belanja infrastruktur pelayanan publik disebut telah melampaui batas minimal yang ditentukan, sedangkan anggaran pendidikan memenuhi ketentuan minimal. Adapun belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal, meski pengalokasiannya tetap perlu dikendalikan.
Untuk belanja modal, pemerintah daerah mengarahkannya pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Porsi terbesar dialokasikan untuk jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan.
Selain itu, TAPD mengungkapkan masih terdapat kebutuhan tambahan untuk memenuhi pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Hal tersebut berkaitan dengan penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok, terutama untuk memenuhi pembayaran hingga triwulan pertama 2027.
Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, mengatakan pembahasan RAPBD 2027 telah memasuki tahap akhir. Rencananya, hasil pembahasan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada 23 November 2026.
“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada tanggal 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, pembahasan belanja masih menyisakan beberapa hal yang perlu diselesaikan. Namun, secara substansi sebagian besar pembahasan telah rampung dan tinggal menunggu tahapan paripurna.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, menjelaskan penyesuaian maupun pelampauan target pendapatan setelah penetapan RAPBD masih dapat diakomodasi setelah hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri diterbitkan.
“Terkait penyesuaian atau pelampauan target pendapatan pascapenetapan, nanti masih bisa kita akomodasi setelah hasil evaluasi APBD dari Kementerian Dalam Negeri turun,” jelas Fatkhan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan maupun alokasi belanja untuk mendukung program-program prioritas, sebagaimana rekomendasi pada tahun sebelumnya.
Fatkhan menegaskan, pemerintah daerah masih dapat melakukan penyesuaian apabila terdapat pelampauan target pendapatan pada akhir tahun.
“Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir,” pungkasnya.(lokalhits)



