BANJARMASIN – H. Supian Noor (54), warga Banjarmasin, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polresta Banjarmasin.
Permohonan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KH-FR/XI/2026 tertanggal 4 November 2026. Tim kuasa hukum pemohon dipimpin Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H., bersama rekan.
Dalam permohonannya, Supian Noor meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah. Penetapan itu berkaitan dengan dugaan sumpah palsu atau keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (1) juncto Pasal 291 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kuasa hukum pemohon menilai penetapan tersangka melalui Surat Nomor S/Tap.Tsk/87/XI/Sat.Reskrim.Bjm/Polda Kalsel tertanggal 2 November 2026 tersebut tidak didukung dua alat bukti yang sah dan kuat.
“Kami menilai penetapan tersangka ini tidak sah dan melawan hukum, karena hanya didasarkan pada adanya perbedaan keterangan pemohon saat memberikan keterangan di persidangan dengan saat di hadapan penyidik,” ujar salah satu kuasa hukum pemohon dalam dokumen permohonan.
Pemohon juga mengaitkan perkara ini dengan kasus sebelumnya. Dalam perkara tersebut, Supian Noor pernah melaporkan Edwin Sugianto ke Polresta Banjarmasin atas dugaan penggelapan. Perkara itu telah diputus PN Banjarmasin melalui putusan Nomor 237/Pid.B/2025/PN.Bjm pada 11 Juli 2025.
Menurut dalil pemohon, setelah perkara tersebut, Edwin Sugianto melaporkan dirinya melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/208/XII/2025/SPKT/Polda Kalsel tertanggal 27 Desember 2025 terkait dugaan sumpah palsu.
Selain mempersoalkan dasar penetapan tersangka, kuasa hukum juga mempermasalahkan proses pemeriksaan awal yang disebut dilakukan tanpa pendampingan advokat. Mereka turut berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan di muka persidangan harus menjadi perhatian, sementara penilaian terhadap kebenaran keterangan saksi merupakan kewenangan hakim.
Atas sejumlah keberatan tersebut, pemohon meminta hakim praperadilan membatalkan penetapan tersangka dan menyatakan proses penyidikan tidak sah. Pemohon juga menuntut ganti rugi materiil sekitar Rp5 juta serta ganti rugi immateriil sebesar Rp1 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, Polresta Banjarmasin selaku termohon belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi pihak kepolisian untuk memperoleh konfirmasi dan memenuhi prinsip keberimbangan.
Sumber : Jejakrekam
